KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- 24 Agustus 2022, masa jabatan Bupati Buton La Bakry dan Wakil Bupati Iis Elianti berakhir. Bupati La Bakry mengakui masih ada "Pekerjaan Rumah/PR" yang ditinggalkan di penghujung masa jabatan. Namun tak dapat dipungkiri pula, bupati terbaik versi Seven Media Asia itu mewariskan segudang prestasi untuk dipertahankan pelanjutnya nanti. Prestasi itu menjelka menjadi deretan penghargaan selama lima tahun memimpin Kabupaten Buton.
Bupati La Bakry mengaku pengabdiannya untuk Buton bukanlah mengejar penghargaan. Penghargaan kata dia, hanyalah bonus dari kinerja baik yang ditunaikan dengan tanggung jawab. Prestasi adalah kerja keras yang dicapai bersama semua komponen di Buton dalam pembangunan, lalu mendapat apresiasi dari berbagai lembaga baik pusat maupun daerah.
“Apresiasi dari prestasi itu tidak dapat saya jelaskan secara lengkap. Namun beberapa penghargaan penting yang kita raih bersama seperti opini WTP sembilan kali, penghargaan penanganan stunting terbaik, penghargaan SAKIP dari Kemenpan RB, perencana daerah terbaik dari provinsi dan beberapa prestasi lainnya,” ujar Bupati La Bakry kepada Kendari Pos, Senin (15/8), kemarin.
Menurut Bupati La Bakry, semua prestasi dan penghargaan itu merupakan upaya bersama. Tidak pula membuatnya jemawa. Sebab ke depan masih banyak pekerjaan yang membutuhkan sentuhan pemikiran strategis dan bijaksana agar semua tantangan yang belum terselesaikan dapat dituntaskan di masa-masa yang akan datang. (lyn/adv)
Piawai Lobi Anggaran Pembangunan
Menjalankan roda pembangunan tentunya membutuhkan bekal dan dukungan penganggaran yang mantap. Dukungan penganggaran bisa bersumber dari pendapatan daerah, dana transfer dan penerimaan pembiayaan menjadi modal dalam menjalankan pembangunan. Namun terkadang apa yang diharapkan dan dana yang diperoleh sangat tidak sesuai dengan besarnya tuntutan kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.
Pada kondisi itulah, pemerintah daerah dituntut berinovasi, melakukan langkah-langkah strategis untuk menyiasati anggarannya agar tetap menyentuh program-program prioritas yang ditetapkan bersama legislatif.
Bupati Buton La Bakry piawai melobi anggaran pembangunan daerah, baik dari Pemprov Sultra maupun dari pemerintah pusat di Jakarta.
“APBD kita di bawah Rp1 triliun pertahun. Sementara usulan di Musrenbang kadang-kadang mencapai 1.000-an item kegiatan. Lalu bagaimana kita merespons itu ? Tentu harus kita menyusunnya menurut skala prioritas. Dimulai dengan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan,” kata Bupati Buton La Bakry kepada Kendari Pos, Senin (15/8), kemarin.
Bupati La Bakry tak melulu bergantung pada kekuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan warganya. Ia getol membidik program dan anggaran dari pemerintah pusat lalu dibawa ke daerah. Tahun 2021,misalnya, Pemkab Buton sukses menuntaskan masalah ancaman abrasi di Teluk Pasarwajo. Pemerintah pusat menyuplai anggaran pembangunan tanggul sekira Rp20 miliar.
Terbaru, Bupati La Bakry berhasil melobi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahun 2023, BNPB akan merevitalisasi sungai di Lasalimu. Anggarannya sekira Rp54 miliar yang sudah disetujui. Suksesnya lobi Bupati La Bakry itu sebagai jawaban atas bencana banjir yang melanda tiga desa di Kecamatan Lasalimu.
Selain itu, Bupati La Bakry juga beberapa kali mendatangkan proyek pusat melalui skema anggaran Tugas Perbantuan untuk membangun pasar-pasar rakyat di sejumlah kecamatan. Misalnya, Pasar Wagola di Pasarwajo, Pasar Waoleona di Lasalimu. Proyek pusat lainnya adalah pembangunan dan peningkatan fasilitas Puskesmas di Buton. Puskesmas Lasalimu Selatan, Puskesmas Siontapina, Puskesmas Waoleno dan lainnya.
“Pekerjaan fisik selalu membutuhkan anggaran besar. Kita melihat peluang anggaran dari provinsi maupun dari pusat. Anggaran dari provinsi juga banyak, apalagi di zamannya Gubernur Ali Mazi. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga dibangun Pemprov Sultra,” terang Bupati La Bakry.
Cara jitu lainnya yang ditempuh Bupati La Bakry untuk menyiasati minimnya anggaran pembangunan adalah mengajukan skema pinjaman daerah. Cara itu dibenarkan undang-undang selama berpihak pada kebutuhan masyarakat dan bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berbekal dana pinjaman sekira Rp140 miliar, Bupati La Bakry membangun jalan baru yang menghubungkan Kabungka-Lawele, membangun pasar dan membangun kantor penghubung di ibu kota provinsi, Kota Kendari.
Dalam pengelolaan anggaran, Pemkab Buton selalu memenuhi standar nasional. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), LHP LKPD Pemkab Buton selalu berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di era Bupati La Bakry, reward itu tak pernah lepas dari genggaman. Total sembilan opini WTP yang diraih sejak penghargaan itu diterapkan BPK. (lyn/adv)
