KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Luas wilayah Kabupaten Buton secara administratif, terbilang cukup luas. Mencapai 1.213 kilometer persegi. Bentangan geografis tersebut membuat rute lintasan jalan antar wilayah dalam kabupaten juga cukup panjang. Kondisi itu membuat Bupati, La Bakry, berpikir keras demi membangun konektivitas. Ide briliannya, La Bakry merintis akses jalan baru pada sejumlah titik strategis. Terbaru, Pemkab Buton menggagas tiga lintasan jalan baru yang memperpendek jarak pada akses trasnportasi tersebut. Pertama Kabungka-Lawele. Rute itu sengaja dibuka untuk mendukung percepatan pemanfaatan aspal Buton sebagai penyokong kebutuhan nasional. Selanjutnya, ada jalan Warinta-Lapodi. Jalan itu juga dibuka untuk mempercepat jarak tempuh antara Baubau-Pasarwajo. Kemudian, jalan yang menghubungkan Kelurahan Wakangka-Desa Tumada. Akses itu merupakan salah satu jalur paling ramai dilintasi angkutan umum dari Baubau menuju Pelabuhan Fery Labuan Bajo-Amolengo, Buton Utara.
Bagi La Bakry upaya memangkas jarak yang dilakukan pemerintah dengan tujuan luas, yakni mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Misalnya aspal Buton yang berada di Kabungka Lawele, pelabuhan perikanan di Kamaru dan lokasi wisata, Pantai Koguna dan juga Wakatobi. "Dulu orang selalu mengeluh karena jaraknya jauh, banyak jalan berkelok-kelok. Nah, jalan baru ini menjadi solusi dari keluhan itu, karena kalau jaraknya sudah dipersingkat, otomatis juga waktu tempuhnya berkurang. Kalau saat ini dari Lawele ke Pasarwajo itu satu jam lebih perjalanan, maka ketika jalur jalan alternatif sudah selesai, hanya 20 sampai 30 menit saja. Jadi kalau mau ke Wakatobi cepat saja. Kita juga sudah punya kapal cepat melayani tiap hari," terangnya.
Proyek ruas baru lainnya adalah poros Baubau-Pasarwajo yang melewati Desa Waanguangu menuju Lapodi. Saat ini lintasan itu berjarak sekitar 18 kilometer. Sementara ruas baru yang tengah dikerjakan saat ini berkurang hingga 12 kilometer atau tinggal menyisakan jarak enam kilometer. "Kalau sekarang banyak berkelok, padahal jaraknya sebenarnya dekat, itu nanti kalau sudah jadi, bisa diukur saja. Cepat, hanya enam kilometer," kata La Bakry. Dengan jarak itu, kata mantan Ketua KONI Buton tersebut, pengendara bisa menghemat waktu tempuh antara Baubau dan Pasarwajo. "Bisa 10 hingga 20 menit lebih cepat," ujarnya. Sementara jalan yang menghubungkan Kelurahan Wakangka dan Desa Tumada akan diperpendek menjadi delapan kilometer, dari sebelumnya berjaarak 50 kilometer.
Selain tiga proyek itu, Pemkab Buton juga membuka jalan baru untuk mendukung infrastruktur olahraga. Yakni poros menuju kawasan stadion. Saat ini jalan itu juga tengah dalam pengerjaan. "Alhamdulilah masalah lahan sudah tuntas, sekarang lanjut lagi," terangnya. Semua akses baru itu sudah bisa difungsionalkan tahun ini, kecuali Wakangka-Tumada karena membutuhkan jembatan penghubung dengan anggaran yang tak sedikit. Tiga ruas lainnya sudah pematangan dan tinggal dilanjutkan untuk pengaspalan.
Masih soal jalan, dipengujung masa jabatannya, La Bakry juga sudah membayar tunai janji politiknya pada masyarakat Talaga Baru dan Bonelalo. Dua desa pelosok Buton yang cukup jauh dari akses jalan poros utama. Kini jalan penghubung dua desa itu sudah teraspal mulus setelah tak mendapat perhatian pemerintah selama puluhan tahun. Untuk diketahui, berdasarkan data SK jalan, total panjang jalan yang terbangun selama lima tahun terakhir sepanjang 482,270 kilometer, dengan total panjang jalan teraspal kondisi baik/mantap, 175,705 kilometer atau 36,50 persen, kondisi sedang sepanjang 36,891 kilometer atau 7,59 persen. Sementara kondisi rusak ringan sepanjang 143,354 kilometer atau 29,72 persen, dan rusak berat sebentang 126,320 kilometer atau 26,19 persen. "Capaian tersebut tentunya terus ditingkatkan dalam rangka konektivitas untuk mendukung pergerakan ekonomi," pungkas La Bakry. (lyn/adv)
Hadirkan Rumah Layak Huni, Tekan Pemukiman Kumuh
Setiap daerah punya titik kumuh. Terlebih yang wilayah pemukiman warganya berupa bentangan pesisir. Demikian halnya di Kabupaten Buton, sebuah wilayah kepulauan yang warganya cukup banyak bekerja sebagai nelayan. Olehnya itu kawasan kumuh pun mudah ditemui di sana. Pemerintah punya tanggung jawab penuh untuk menangani pemukiman yang rentan penyakit itu. Bupati, La Bakry, terus memberikan perhatian serius pada kebutuhan rumah layak huni masyarakatnya. Sasarannya sebagian besar ada di pusaran pemukiman kumuh. Persentase penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buton menunjukan perkembangan yang terus meningkat. Kondisi eksisting persentase rumah tidak layak huni sebesar 39,836 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi 30,82 persen dan di tahun 2022 diproyeksikan juga akan mengalami penurunan.
Ketersediaan rumah layak huni menunjukan peningkatan, Kondisi eksisting sebanyak 12.619 unit, meningkat menjadi 17.205 unit di tahun 2021. Disamping itu, untuk mendukung perumahan tersebut juga diperhatikan kondisi elektrifikasi. Data rasio elektrifikasi, eksisting 70.23 persen menjadi 88,07 persen dan di tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan mencapai 90 sampai 95 persen. Sejalan dengan peningkatan rumah layak huni itu, luasan pemukiman kumuh ikut ditekan. Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Buton mencatat, ada 487 hektare kawasan kumuh di otorita La Bakry tersebut. Itu tersebar pada tujuh kecamatan yang ada. "Data terakhir di 2021 itu masih ada 487 hektar," kata Nurul Kudus Tako, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Buton.
Setelah dilakukan penangan terintegrasi, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, kawasan kumuh di Tanah Wolio berkurang 20 hingga 25 persen pertahun. "Hitungan kita bisa dibenahi 20 sampai 25 persen setiap tahun," ujarnya. Penanganan kawasan kumuh itu, menurut mantan Kabid Cipta Karya ini, dilakukan melalui program sanitasi, air minum dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Berdasarkan data, persentase rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami pertumbuhan dari kondisi eksisting 76,85 persen menjadi 92,7 persen saat ini. Hal ini terus akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dana-dana dari kementerian untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat miskin. (lyn/adv)
