KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi. Selain itu, pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UMKM berkontribusi terhadap PDB sekira 60,5 persen dan menyerap tenaga kerja sekira 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022. Atas kontribusi itu, Pemerintah mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan.
“Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya,” ujar Menko Perekonomian Airlangga, kemarin.
Adapun pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM mudah memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.
Berkaitan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR. "Khusus bagi program KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan," jelas Menko Airlangga.
Dukungan lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dua pendekatan utamanya yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data pribadi.
Menko Airlangga menegaskan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah sehingga UMKM naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional. “Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung,” tutup Menko Airlangga. (dft/fsr)
