-Pelopori Pembangunan Kantor Bupati dan Gedung Parlemen
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Delapan tahun Muna Barat (Mubar) berdiri sebagai daerah otonomi baru. Daerah yang beribukota Laworo ini resmi mekar dari kabupaten induknya Muna pada 23 Juli 2014. Dalam perjalanannya tersebut Mubar telah beberapa kali berganti kepemimpinan (kepala daerah). Namun semua itu tak pernah diikuti dengan kebijakan pembangunan kantor bupati permanen. Selama delapan tahun, Pemda Mubar menggunakan kantor bupati sementara sebagai pusat pelayanan.
Namun kini impian Pemda Mubar untuk memiliki kantor bupati permanen telah di depan mata. Di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Mubar Bahri, kebijakan pembangunan kantor bupati dicetuskan.
Pembangunan kantor bupati ditandai dengan dilakukannya peletakkan batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra, Ali Mazi). Tidak hanya itu, Bahri juga menjadi pelopor pembangunan gedung DPRD dan Masjid Agung Mubar. Kebijakan ini tak lain untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan termasuk mendorong peningkatan nilai-nilai religius dalam masyarakat.
"Total anggaran yang kita siapkan sebesar Rp 48 miliar. Dana yang kami anggarkan untuk pembangunan ini berasal dari rasionalisasi anggaran kegiatan. Saya memotong dana perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menghilangkan semua honorarium dan mengurangi anggaran makan minum. Semua alokasi ini kita bisa gunakan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Masjid Agung Muna Barat," kata Bahri.
(Pj) Bupati Muna Barat
Selain anggaran Rp 48 miliar lanjut Direktur Perencana Keuangan Daerah (Kemendagri), pihaknya juga akan melakukan tambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2022. Untuk kantor bupati dialokasikan sebesar Rp 17 miliar. Kemudian untuk kantor DPRD Mubar sebesar Rp 7,7 miliar.
"Pembangunanya bertahap. Semua kantor ini akan dilanjutkan pembangunanya pada 2023. Sementara untuk kantor-kantor lainya dan mall pelayanan publik, khususnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mubar akan mulai dilakukan desain gedung tahun ini dan pada 2023 akan dilakukan pembangunan fisik," terangnya.
"Pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemda Mubar dalam upaya meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Karena selama ini sangat rendah," sambung Bahri.
Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya mengenai desai bangunan Kantor Bupati dan DPRD, Bahri akan memadukan konsep nilai-nilai budaya lokal dan konsep arsiktektur moderen. Sehingga nantinya akan memberi nilai estetika yang indah dan nantinya juga bisa menjadi ikon daerah.
"Kantor bupati kita bangun dengan menggabungkan konsep rumah bangsawan muna. Atapnya melambangkan lima sila pancasila sebagai dasar negara. Desain bangunan secara keseluruhan kita mengawinkan desain rumah adat dengan prinsip moderen," terangnya.
"Desain berbentuk panggung sebagai ciri rumah adat muna. Tandah silang pada lisbang bangunan sebagai simbol rumah bangsawan. Bangunan tampak mewah dan kokoh sebagai simbol pemerintahan yang bermatabat," sambung orang nomor satu di Mubar itu. (b/ahi/adv)
Gubernur "Angkat Topi"
Komitmen Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri untuk meningkatkan pembangunan di daerah itu begitu tinggi. Semua diimplementasikan secara nyata dihadapan publik. Meski baru dua bulan sehari menerima amanah, sejumlah terobosan besar telah dilakukan. Tak heran, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi turut "angkat topi".
"Ini adalah terobosan yang patut kita apresiasi. Bagi saya ini suatu berkah bagi masyarakat Mubar. Karena dengan adanya pembangunan kantor ini, pelayanan pemerintahan akan semakin lebih baik. Demikian dengan pembangunan Masjid sebagai tempat ibadah umat muslim, yang kita harapkan mendorong peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT," kata Ali Mazi.
Orang nomor satu di Bumi Anoa itu mendukung sepenuhnya gebrakan yang dilakukan Bahri. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu kebijakan dalam mendukung kemajuan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan. Makanya, pihaknya akan memberikan bantuan dana untuk mendorong percepatan pembangunan kantor bupati, kantor DPRD dan Masjid Agung Mubar. "Kita akan bantu. Hanya berapa besarannya kita belum bisa sebutkan. Karena akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita," terangnya.
Ali Mazi juga menyanjung langkah Bahri dalam prosesi peletakkan batu pertama pembangunan dua kantor dan masjid itu. Khususnya terkait undangan Pj Bahri kepada pihaknya untuk menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama. Menurutnya, itu adalah langkah kongkrit dalam menjaga sinergitas antara Peprov dan Pemda. "Kita bersyukur, karena disamping Gubernur, juga ada staf khusus Kemendagri (diundang). Ini adalah salah satu wujud kecerdasan pejabat. Karena kalau pemerintah provinsi yang langsung meletakkan dan melihat secara langsung di lapangan, tentu akan ada beberapa bantuan. Kita belum bisa tentukan nilainya karena penganggarannya nanti akan kita porsikan di induk (APBD) 2023," ungkapnya.
Gubernur Sultra itu menambahkan, sejatinya pembangunan Mubar sejak dulu dilakukan. Seperti pembangunan kantor Bupati dan DPRD sementara dan kantor lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan persiapan-persiapan lahan (untuk pembangunan lokasi perkantoran permanen).
"Di usianya kedelapan tahun sudah mulai dilakukan pembangunan perkantoran. Saya kira ini wujud dari kerja nyata yang harus kita dukung. Guna untuk melaksanakan manajemen pemerintah yang jauh lebih baik," tutupnya.
Sementara itu, Pj Bupati Mubar, Bahri menuturkan bahwa pihaknya menyambut baik dan berterimakasih atas kehadiran Gubernur beserta rombongan di Mubar. Terlebih lagi telah hadir dimalam puncak acara perayaan peringatan HUT Mubar sekaligus melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kantor bupati, DPRD dan Masjid Agung Mubar. Juga akan memberikan suntikan dana untuk percepatan realisasi pembangunan kantor dan masjid yang mulai dilaksanakan.
"Saya, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Mubar menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah meluangkan waktunya hadir melakukan peletakkan batu pertama," ucapnya.
Gebrakan positif Bahri dalam melakukan pembangunan itu juga didukung sepenuhnya oleh masyarakat Mubar. Bahkan salah seorang warga, La Madinda turut menghibahkan tanahnya seluas satu hektar sebagai lokasi pembangunan Masjid Agung Mubar. "Total luas lahan saya yang masuk dalam lokasi pembangunan Masjid 1,5 hektar. Tapi diganti rugi hanya setengah hektar. Satu hektarnya saya hibahkan dengan ikhlas untuk pembangunan masjid," tutupnya. (b/ahi/adv)
2023, Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Tuntas
Keseriusan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri dalam mendukung percepatan pembangunan daerah itu tidak diragukan. Semua itu terlihat dari langkah kongkrit yang dilakukan dengan menetapkan beberapa kegiatan pembangunan yang menjadi prioritasnya. Diantaranya adalah pembangunan infrastruktur gedung Kantor Bupati dan kantor (DPRD) Mubar dan Masjid Agung Mubar. Bahri menargetkan pembangunan kantor bupati dan DPRD tuntas pada 2023.
"Kita targetkan 2023 pembangunan Kantor Bupati dan DPRD sudah tuntas. Demikian halnya dengan Masjid Agung Mubar," kata Bahri.
Lanjut Direktur Perencana Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan anggaran Rp Rp 48 miliar yang disiapkan, maka proses pembangunan dimulai. Dengan fokus terlebih dulu pada struktur-struktur bangunan
"Struktur-strukturnya dulu kita bangun. Sehingga selanjutnya nanti kita tinggal pasang batanya (dinding). Karena kalau kita kerjakan seluruhnya sekaligus tidak mungkin rampung, karena kita punya waktu nantinya hanya sekira empat bulan," ucapnya.
"Selain itu, jika memungkinkan kita sekaligus lakukan pemagaran dan pengsertifikatan lahan. Jadi total untuk pematangan lahan dan struktur saja sekira Rp 48 miliar," sambung Mubar satu itu.
Selain itu, Mubar satu itu juga telah memastikan bahwa lokasi pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, dan Masjid Agung Mubar di lokasi perkantoran Bumi Praja Laworoku tidak masuk dalam hutan kawasan. Koordinasi kepihak Pemerintah Provinsi Sultra terkait status lahan telah dilakukan. Selanjutnya tinggal menyiapkan dana ganti rugi lahan milik warga.
"Anggaran untuk ganti rugi kita siapkan Rp 5 miliar dengan besaran ganti rugi sesuai NJOP Rp 10 ribu per meter. Dengan total luas lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku 183 hektar," pungkasnya. (b/ahi/adv)
