Pengembangan SDM,Teknologi Digital hingga Promosi Industri Hijau
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda, di Tokyo, Jepang kemarin. Dalam kunjungan kerja (kunker) itu, kedua menteri membahas rencana kerja sama diberbagai sektor. Salah satunya membahas perkembangan kerja sama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.
Menko Airlangga mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau.
"Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga, dalam keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (25/7), kemarin.
Indonesia dan Jepang juga telah menyelesaikan general review IJEPA (Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement) pada 2019 lalu, dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.
“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” kata Menko Airlangga didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Menko Airlangga juga menyampaikan respons terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Tujuan dari Permentan ini yakni untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM telah merevisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan. "Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia," ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan, dan record atas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO (World Trade Organization,” ungkap Menko Airlangga.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang turut hadir dalam kunker di Tokyo juga menyampaikan, untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan. "Terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia," ujarnya Menteri Agus.
Pertemuan juga membahas investasi pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Koichi Hagiuda, mengatakan kemajuan kerja sama di industri otomotif antar kedua negara sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia.
"Mitsubishi berkomitmen memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen," ujar Menteri Hagiuda.
Menteri Hagiuda menyampaikan kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam pertemuan ini. “Kita bisa meneruskan pembahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” tutup Menteri Hagiuda. (ekon/ltg/fsr/hls)
