Meminimalisir Risiko, Mendorong Desa Tangguh
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Kabupaten Buton masuk dalam daftar daerah rawan bencana bersama 13 daerah lainnya di Sultra. Pemkab Buton dituntut melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir potensi bencana di daerahnya. Dalam komando Bupati La Bakry, Pemkab Buton serius menangani urusan bencana daerah.
Untuk memantapkan strategi mitigasi bencana itu, Bupati La Bakry juga sudah mengikuti Leadership Development Programme For Disaster Risk Management di Bali, beberapa waktu lalu. Dia mengaku banyak mendapat masukan baik dalam bentuk teori dan fakta-fakta lapangan bagaimana menghadapi bencana di daerah. "Kita ini wilayah rawan, banyak permukiman yang posisinya di area pesisir pantai dan bantaran sungai," ujar Bupati La Bakry kepada Kendari Pos, kemarin.
Orang nomor satu di Kabupaten Buton itu menjelaskan, diperlukan pengelolaan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terukur untuk meminimalisir risiko bencana di daerah. Kata dia, langkah mitigasi perlu terus didorong untuk urusan bencana di Buton saat ini dan masa depan.
"Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses mitigasi bencana, yakni tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana," kata Bupati La Bakry.
Selain itu, masyarakat mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Termasuk pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.
"Itulah mengapa mitigasi bencana harus memiliki integrasi dengan program pembangunan kita di daerah. Kita terus mendorong hal itu melalui upaya-upaya. Contohnya tanggul Pasarwajo, permukiman di sisi pantai aman dari abrasi," terang Bupati La Bakry.
Langkah lain yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana yaitu menyiapkan Desa Tangguh Bencana (Destana). Di Kabupaten Buton terdapat 83 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Tiga kecamatan rawan banjir adalah Kapontori, Lasalimu dan Pasarwajo. Sebagian besar desa di tiga wilayah itu menjadi lokus pembentukan desa tangguh bencana.
Menurut Bupati La Bakry, pembentukan desa tangguh bencana (Destana) menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama yang siaga terhadap bencana dan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana.
Dengan terbangunnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan, terutama terkait dengan korban jiwa dan kerugian material. "Saya sudah isntruksikan kepada BPBD untuk bagaimana semua desa yang rawan ini bisa tangguh menghadapi bencana," tutur Bupati La Bakry.
Khusus di kawasan ibukota Pasarwajo, Pemkab Buton juga mendapat support dari pemerintah provinsi untuk pengembangan kawasan ibu kota. Pemerintah menyiapkan kawasan permukiman baru di area ketinggian area Takimpo. Hal itu juga dilakukan agar warga tidak bertahan di pesisir yang terus dihantui ancaman bencana.
"Kita sudah bangun jalan. Akan ada juga infrastruktur olahraga. Jadi masyarakat yang punya lahan di area itu sudah bisa membangun, supaya tidak bertumpuk di area pesisir. Teluk kita ini berhadapan langsung dengan laut banda. Itu bahaya, sewaktu-waktu bisa saja terjadi yang tidak kita inginkan," tutup Bupati La Bakry. (lyn/b)
