KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Bupati Buton, La Bakry menerima kunjungan dari pihak Balai Guru Penggerak (BGP) Sulawesi Tenggara (Sultra) di anjungan kantornya, Takawa Pasarwajo. Ia membuka ruang audiensi bersama pihak-pihak terkait dalam rangka dukungan implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan yang ada di Buton.
La Bakry mengatakan, Kurikulum Merdeka sudah jadi program nasional. Menurutnya, sistem pendidikan lama tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Olehnya itu Kementerian Pendidikan yang diamanahi undang-undang membangun negara melalui sektor tersebut, terus melakukan berbagai inovasi. Salah satunya dengan implementasi kurikulum itu.
"Saat ini kita sudah masuk zaman serba digital. Kalau tidak menyesuaikan, kita akan ketinggalan. Dengan adanya kurikulum baru ini, ada tantangan teknologi di sana. Kita tinggal ikuti," katanya, Senin (18/7). Buton-1 tersebut pun mengapresiasi kehadiran rombangan Balai Guru Penggerak Sultra itu, sebab kunjungan itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi daerah. Dinas Pendidikan dan pihak-pihak sekolah akan memperoleh pencerahaan atas kendala-kendala yang dihadapi selama ini. "Hari ini menjadi momentum untuk kita bertanya, berdiskusi dan bertukar informasi mencari solusi bersama," terangnya.
Sementara itu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sultra, Awaluddin Keala, mengaku bangga sebab kunjungan mereka diterima langsung oleh bupati. "Sangat jarang diterima bupati, ini sangat berkesan bagi kami. Ini adalah wujud komitmen kepala daerah mendukung program-program pendidikan di otoritanya," kata Awaluddin Keala. Ia menyebut, ada
167 titik kabupaten di Indonesia yang dikunjungi oleh tim GTK. Untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton yang menjadi pilihan. Alasannya, karena kepala daerahnya memiliki indikator yang baik dalam implementasi Kurikulum Merdeka. "Setelah kami datang, kami melihat betul komitmen bupati. Beliau menerima kami di Rujab, lalu audiensi di kantor, lanjut dengan kunjungan lapangan di SMPN 8 Buton, Pak bupati mendampingi," lanjutnya.
Kepada audiense, Awaluddin menyampaikan, implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri secara lebih luas akan dimulai pada
tahun ajaran 2022. Berdasarkan data per tanggal 6 Juli 2022, tercatat lebih dan 140 ribu satuan pendidikan yang sudah mendaftar untuk mengimplementasikannya. Di Buton baru 25 sekolah yang terdaftar.
Kata dia, ada banyak kondisi yang memengaruhi animo sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum itu. Misalnya, masih banyak miskonsepsi yang terjadi berdasarkan hasil pantauan di lapangan, baik terkait kebijakan, substansi, maupun strategi pelaksanaan.
Hal itu mengakibatkan respons sekolah untuk memilih Kurikulum Merdeka mengalami kendala. Selain itu, pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM) juga belum optimal. Mengingat PMM merupakan media daring yang menjadi panduan dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
"Karena masalah-masalah itu, maka diperlukan kunjungan kerja untuk menyatukan persepsi antara Kementristekdikti, Pemda dan sekolah-sekolah," paparnya.
Awaluddin mengaku, kunjungan tersebut mengemban sejumlah tujuan penting. Diantaranya, memerkuat sinergi dan dukungan Pemerintah Daerah kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
Termasuk meluruskan miskonsepsi masyarakat terutama pemangku kepentingan terkait yaitu, guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan orang tua murid terkait Kurikulum Merdeka. Mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan Komunitas Belajar untuk mendukung implementasi kurikulum. Melihat kesiapan sekolah, hingga memotret praktik baik atau tantangan penerapannya.
Lebih jauh kelebihan kurikulum itu disebut lebih sederhana, lebih merdeka serta relevan dengan kemajuan zaman. "Tantangannya soal disiplin, baik guru maupun siswa," pungkasnya. (b/lyn)
