KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah kini tengah fokus mewujudkan ekonomi hijau. Itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Di Sultra praktik ekonomi hijau masih rendah. Itu berdasarkan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Perwakilan Tim Peneliti BRIN, Devi Darmawan mengungkapkan praktik ekonomi hijau di Sultra masih terhambat beberapa hal. Diantaranya masih kurangnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penerapan praktik ekonomi hijau pada sektor perekonomian diantaran pada sektor perikanan misalnya perikanan Wakatobi.
Selanjutnya, tidak tersedianya insentif dan ketersediaan bahan bakar ramah lingkungan bagi pelaku usaha untuk melakukan transisi bahan pembakaran dalam pengelolaan industri khususnya pada sektor pertambangan. Selain itu, tidak terlembaganya program pengelolaan limbah yang berkelanjutan khususnya pada wilayah perkotaan seperti di Kota Kendari.
"Sebagian sektor telah mengimplementasikan praktik ekonomi hijau berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan, seperti sektor perikanan di kabupaten Wakatobi," ungkap Devi, usai konferensi pers terkait penelitian praktek ekonomi hijau di Sultra yang berlangsung di Aula Kantor BPS Sultra, kemarin.
Pada sektor pertambangan sambungnya, dapat diterapkan penggunaan bahan bakar yang rendah karbon seperti batubara ramah lingkungan (clean colt) dan biosolar. Selain itu, pengelolaan eco-tourism berbasis pengelolaan limbah plastik dan pemberdayaan lingkungan berbasis kearifan lokal sebenarnya dapat menambah pendapatan masyarakat.
Devi berharap seluruh stakholder bisa bekerja bersama untuk mendukung praktik ekonomi hijau di Sultra. Itu penting dalam rangka mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi di tingkat lokal yang berdampak bagi
stabilitas ekonomi nasional.
"Potensi ekonomi hijau perlu lebih banyak melibatkan masyarakat lokal dan dukungan dari pemerintah sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal provinsi Sulawesi tenggara," pungkasnya. (b/ags)
