KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menghadiri undangan Swiss-Asian Chamber of Commerce (SACC) dalam Roundtable Discussion on Recent Development in Indonesia, Selasa (12/7) di Zurich, Swiss. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu menyangkut bisnis dan investasi Swiss di Indonesia. Mulai dari pendirian usaha, kekayaan intelektual hingga keimigrasian.
Yasonna mengatakan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang strategis untuk mendukung program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-1 9. Reformasi regulasi sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis. Upaya ini dalam rangka menarik komunitas bisnis dan para investor asing, termasuk bisnis dan investasi yang berasal dari negara Swiss, khususnya setelah berlakunya perjanjian Pemerintah RI dengan anggota negara EFTA sejak November 2021.
"Melalui roundtable ini diharapkan akan semakin memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Swiss," kata Yasonna H. Laoly.
Pada dasarnya kata politisi PDI Perjuangan ini, pemeritah Indonesia membuka peluang bisnis dan kerjasama termasuk kepada Zurich Insurance Company Ltd dan Japan Tobacco International (JTI). Namun pelaku bisnis harus mematuhi peraturan, prediktibilitas bisnis di Indonesia hingga perlindungan HAM.
Lewat forum diskusi ini, diharapkan munculnya pemahaman ekspektasi Indonesia untuk pemulihan ekonomi dan rencana dalam mempertahankan momentum ekonomi, arah dan stabilitas terkait kebijakan Foreign Direct Investment di Indonesia.
Langkah ini tak lain untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan, kemajuan dalam digitalisasi dan investasi, meningkat literasi keuangan dan penetrasi asuransi. Di sisi lain, bisa memajukan dan pencapaian menyangkut pertemuan pemimpin dunia negara G20 di Indonesia tahun 2022.
Untuk diketahui, SACC memiliki 520 anggota baik itu perusahaan maupun perorangan. Yang mana, anggotanya begitu aktif dan memiliki pengaruh besar di sejumlah negara. (KP)
