Buteng Menuju Smart City

  • Bagikan
Kepala Dinas Kominfo Buteng, La Ode Darmawan Hibali (dua kanan) bersama Account Manager Telkom Indonesia Wilayah Sultra, Abdul Karim, usai melakukan audiensi, Senin (12/7).

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi. Daerah yang dipimpin Muhammad Yusup itu dirancang menjadi kota cerdas (Smart City).

Dinas Kominfo mendukung upaya itu dengan inovasi digital di berbagai sektor. Misalnya, penyediaan konektivitas, platform, dan layanan digital. Kepala Dinas Kominfo Buteng, La Ode Darmawan Hibali menemui Account Manager Telkom Indonesia Wilayah Sultra, Abdul Karim, Senin (12/7).

"Dinas Kominfo akan berusaha memfasilitasi agar digitaliasi bisa lebih maksimal. Ini merupakan instruksi pemerintah pusat terkait satu data. Sebagai wali data, kita mesti memastikan konektivitas jaringan," ujar La Ode Darmawan Hibali, kemarin.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur digital yang memadai menjadi kunci utama dalam pengembangan smart city. Penyediaan infrastruktur digital sampai ke seluruh desa perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi digital.

"Untuk menerapkan kota cerdas, kami akan mencoba  bekerjasama dengan Telkom Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Abdul Karim mengatakan, Telkom akan mendukung Dinas Kominfo Buteng melakukan langkah-langkah yang tepat. Saat ini pihaknya terus mengakselerasi transformasi digital untuk mendukung Pemkab Buteng dalam pengelolaan data yang terintegrasi.

“Kehadiran beragam solusi dan layanan digital milik Telkom merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat digitalisasi ekosistem dan masyarakat Indonesia,” ujar Karim.
 
Pihaknya berjanji mendukung pemerintah daerah terkait digitalisasi menuju Satu Data Indonesia yang akan mengarah kepada smart city. Telkom akan menyediakan BigBox, platform full stack big data untuk korporasi dan pemerintah.

BigBox memungkinkan pemerintah untuk menyatukan data yang tersebar dalam satu manajemen data, serta pengambilan dan pengelolaan data eksternal untuk memperkaya data internal. (uli/b)

  • Bagikan