KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Untuk memastikan seluruh warganya terlindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi telah menganggarkan Rp 23 miliar pada tahun 2022 ini. Anggaran tersebut diharapkan agar seluruh masyarakat terakomodasi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hingga saat ini masih ada kurang lebih 4 persen warga Wakatobi belum masuk dalam jaring pengaman sosial kesejatan itu. Peran semua pihak terkait, sangat diharapkan. Utamanya para camat, kepala desa hingga lurah untuk membantu warganya mengurus kartu kesehatan ini.
Bupati Wakatobi, Haliana, mengakui, selain kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat, salah satu kendala lain yang dihadapi adalah data kependudukan. Apalagi kepengurusan data kependudukan selama ini hanya dilakukan di Pulau Wangi-Wangi. Wakatobi-1 itu berharap, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan agar proaktif dalam mendata warganya yang selama ini belum memiliki kartu BPJS. Hal ini penting agar masyarakat tersebut segera diusulkan dan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Kita harapkan yang masih kurang empat persen ini bisa segera diusulkan sehingga bisa memiliki kartu BPJS. Tahun ini kita anggarkan kurang lebih Rp 23 miliar untuk BPJS kesehatan,” terangnya, Jumat (1/7).
Menurutnya anggaran yang dialokasikan untuk BPJS kesehatan tentu tidaklah sedikit. Bagi warga Wakatobi yang selama ini merasa belum memiliki kartu tersebut diharapkan segera melapor ke pihak kelurahan atau desa setempat agar segera diusulkan. Haliana meminta pihak pemerintah desa maupun kelurahan segera menginventarisir warganya yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Wakatobi dapat terakomodasi. "Semua pihak harus terlibat, agar masif dalam pendataan," tegas Haliana. (b/thy)
