Puluhan IUP di Sultra Dicabut

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Arahan Presiden Jokowi terkait penataan perizinan sektor pertambangan minerba ditindaklanjuti Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Hasilnya, 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sultra dicabut sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 66/A.9/B.3/2022. Surat pemberitahuan pencabutan IUP itu disampaikan Kementerian Investasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sultra.

Kepala DPM PTSP Sultra, Parinringi mengatakan terkait izin pertambangan yang dicabut itu, lembaganya tidak memiliki lagi kewenangan. "Semuanya adalah kewenangan Kementerian Investasi BKPM RI," ujarnya kepada Kendari Pos, kemarin.

Parinringi menjelaskan pelimpahan kewenangan itu mulai berlaku sejak Desember 2020. Hal yang sama berlaku pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. "Bukan hanya kami, tapi termasuk ESDM Provinsi Sultra itu sudah tidak ada kegiatan atau hal-hal yang menyangkut IUP tambang. Karena semua kewenangan dan administrasi dilimpahkan ke Kementerian," kata Parinringi.

Mantan Wakil Bupati Konawe itu menambahkan pemilik IUP tambang yang telah dicabut izinnya, dapat berkoordinasi kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi /BKPM RI.

"Adapun misalnya terjadi klarifikasi sebelum pengalihan kewenangan itu, mungkin kami akan dipanggil terlebih dahulu secara langsung untuk diberikan informasi oleh pusat. Tapi ini kan surat itu sifatnya pemberitahuan. Karena sekarang sudah sistem online. Jadi ketika ada seperti ini, maka pemilik IUP itu langsung ke pusat, " ungkap Parinringi.

Terkait pengawasan, ada tim khusus yang ditugaskan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM RI.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sultra Ridwan Botji. Kata dia, surat pencabutan IUP itu bukan lagi kewenangan di provinsi. "Semua yang menyangkut urusan kegiatan pertambangan bukan lagi kewenangan provinsi, itu sudah wewenang pemerintah pusat, dan ini berlaku sejak akhir tahun 2020," katanya terpisah.

Untuk diketahui, Kementerian Investasi menyatakan IUP yang dicabut tidak berlaku lagi. Pelaku usaha diwajibkan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Selain itu, menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan. Terakhir, menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan IUP. (kam/c)

PEMILIK IUP YANG DICABUT :

PERUSAHAAN LOKASI