KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Bahri mendadak meradang. Pj. Bupati Muna Barat (Mubar) itu kesal karena server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mubar, tak berada di Mubar. Ia lantas mengancam akan melaporkan Bagian ULP pada kepolisian.
"Server di simpan di mana? Bukan di Mubar? Kalau sampai besok server tidak ada, saya laporkan polisi," tegas Bahri saat Inpeksi Mendadak (Sidak) Kantor ULP, Senin (27/6). Katanya, server harus ada di Mubar dan tidak boleh dibawa keluar daerah. Juga harus tetap on sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan lelang paket pengadaan barang atau jasa yang ada di Mubar.
"Saya minta server ada di sini. Tayang 24 jam sehingga orang bisa mengakses, semua paket pekerjaan di Mubar.
Tidak main hilang, mati, ada di Kendari. Bahkan tidak ditahu dimana," kesalnya.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) ULP Mubar, Ahmad Sabir, beralibi bila saat ini server sedang dalam perbaikan, karena rusak. "Diperbaiki di Jakarta, di server senter. Berapa lama di sana, tergantung proses perbaikannya," terangnya.
Kata dia, server ULP Mubar rusak sejak akhir Mei dan telah dilaporkan ke Sekab Mubar, LM. Husen Tali. Proses perbaikan telah dilakukan dan belum selesai. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan dari yang menanganinya.
"Dampaknya kegiatan kita (di ULP) tidak jalan. Sampai saat ini belum ada proyek yang jalan di Mubar," ucapnya.
Ditanya soal pernyataan Pj Bupati Mubar yang akan melaporkan bagian ULP karena server tak ada di Mubar, Ahmad Sabir memilih bungkam. "Silakan konfirmasi sama staf yang tangani," pungkasnya. (ahi/b)
