KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Realisasi pendapatan APBD Provinsi Sultra dan realisasi belanja belum mencapai tren 50 persen. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD tahun anggaran 2022 lingkup Pemprov Sultra, kemarin. Gubernur Sultra Ali Mazi meminta pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov segera mengakselerasi serapan anggaran.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku telah memberi teguran keras kepada sejumlah OPD yang realisasi anggarannya masih sangat rendah. “Saya sudah tegur semua OPD yang masih lambat dalam pelaksanaan realisasi belanja dan serapan anggarannya masih rendah,” ujarnya kepada Kendari Pos usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah OPD yang digelar Pemprov Sultra di Claro Hotel Kendari, (27/6), kemarin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ali Mazi memaparkan, pada 20 Juni 2022, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi percepatan penyerapan APBD tahun anggaran 2022.
Dari evaluasi yang dilakukan secara nasional itu, menunjukan bahwa Sultra masih berada di urutan ke 23 dengan persentasi 30,28 persen untuk kategori realisasi pendapatan APBD Provinsi se Indonesia. Sedangkan realisasi belanja berada di urutan 18 dengan persentasi sebesar 21,89 persen. Dalam kategori tersebut Sulawesi Tenggara masih berada di garis merah.
"Oleh karena itu, saya tekankan seluruh kepala OPD berperan aktif mengevaluasi dan mengendalikan penyerapan anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA masing-masing," tegas Gubernur Ali Mazi.
Data rekapitulasi terakhir per 25 Juni 2022 menunjukan realisasi anggaran belanja daerah Provinsi Sultra mencapai 28,13 persen. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki realisasi paling tinggi sebesar 75,04 persen. Lalu, Badan Penghubung sebesar 52,88 persen, Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar 51,20 persen.
“Dan untuk realisasi terendah yaitu Dinas Kesehatan sebesar 13,34 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 15,10 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 17,23 persen,” sebut Gubernur Ali Mazi.
Sesuai arahan Presiden RI, tugas gubernur adalah memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satunya mempercepat realisasi anggaran, dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga program-program yang telah kita rencanakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, saya ingatkan kepada semua OPD yang merasa masih sangat lambat dalam realisasi dan serapan belanja agar bisa dimaksimalkan. Kalau ini tidak diindahkan, maka saya secara tegas bakal sanksi,” ancam Gubernur Ali Mazi.
Dalam rapat evaluasi itu, Gubernur Ali Mazi meminta semua OPD Pemprov Sultra agar melaporkan realisasi serapan anggaran dan progres fisik melalui biro administrasi pembangunan.
“Sehingga kita dapat memastikan semua progres serapan anggaran dan progres fisik berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian maka kita dapat mengetahui kinerja dari setiap OPD. Jika serapan anggaran dan progres fisik rendah, maka dapat dipastikan kinerja OPD tersebut belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan sebagai upaya kita untuk pengembangan pembangunan bagi daerah Sultra. Kita semua berharap, percepatan realisasi APBD Sultra mencapai target yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat Sultra,” pungkas Gubernur Ali Mazi.(kam/m4/b)
