KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Lokasi pembangunan Kantor Bupati dan kompleks perkantoran Pemkab telah ditetapkan. Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) Muhammad Yusup memilih Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, sebagai lokasi pembangunan kawasan perkantoran itu setelah meninjau lahan, kemarin (26) didampingi tokoh masyarakat dan budaya.
“Pada prinsipnya, kita akan membangun kawasan perkantoran. Termasuk kantor Bupati, DPRD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Tentunya kita mencari lokasi yang tepat,” ujar Muhammad Yusup, kemarin.
Kepala BPBD Sulawesi Tenggara (Sultra) itu telah tiga kali meninjau lahan di tiga titik berbeda untuk membangun kawasan perkantoran. Berdasarkan pantauan Kendari Pos, setiap kunjungan dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait meliputi warga pemilik lahan, pemerintah desa setempat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Muhammad Yusup selalu mengakomodir aspirasi lewat diskusi-diskusi ringan di lokasi. Tujuannya, menghindari masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.
“Sudah tiga titik. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Kita tidak ingin ada masalah dan membuat gaduh. Meskipun sudah dihibahkan, tetapi kita juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat,” imbuhnya.
Menurutnya, kehadiran tokoh masyarakat dan tokoh budaya menjadi bukti dukungan terhadap pembangunan kawasan perkantoran Buteng. Sudah delapan tahun sejak berdirinya, daerah ini belum memiliki kawasan perkantoran.
Selain peningkatan pelayanan, pembangunan kawasan perkantoran juga diharapkan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, semua proses dilakukan secara transparan. Ia memastikan tidak akan ada konflik kepemilikan lahan.
“Saya datang di sini bersama tokoh-tokoh yang ada, termasuk camat, beberapa kepala dinas, agar kita melihat bersama-sama. Jangan kita akali masyarakat. Lakukan yang sebenarnya. Makanya saya minta untuk dibuatkan berita acara. Saya kira ini sudah klop bahwa apa yang menjadi keinginan bersama sudah kita sepakati,” terangnya.
Ia berjanji segera melakukan sertifikasi tanah dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan hasil diskusi bersama semua stakeholder, diputuskan hanya 140 hektar lahan yang akan disertifikatkan dari total 400 hektar yang dihibahkan. Selanjutnya, pembangunan akan segera dilakukan dengan mempertimbangan kondisi keuangan daerah.
“Kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jangan memaksakan diri. Kalau kita bisa bangun fondasinya dulu, maka fondasinya dulu. Kalau jalannya dulu, maka kita bangun jalannya,” pungkasnya. (uli/b)
