Bank Sultra, Pemkot dan Baznas Jalin Kemintraan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Permodalan masih menjadi tantangan utama bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di tanah air. Sulitnya mendapatkan akses permodalan menyebabkan pelaku usaha memilih jalan pintas ke rentenir. Padahal itu sangat merugikan. Tak sedikit dari pelaku UKM terjebak dalam belenggu para "lintah darat".
Tak ingin melihat UKM berada dalam genggaman rentenir, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD) bersama Pemkot Kendari dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkolaborasi membantu para UKM.
Bank Sultra menyiapkan bantuan modal kerja kepada para UKM.
Direktur Pemasaran Bank Sultra, Hayati Hasan mengatakan, penyiapan bantuan modal usaha merupakan bentuk kepedulian Bank Sultra terhadap pelaku UKM di Kendari. Melalui bantuan modal, diharapkan para pelaku UKM bisa terhindar dari intaian rentenir atau fasilitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang tengah marak saat ini.
"Bantuan modal kerja yang diberikan melalui program fasilitas kredit tanpa bunga. Mudah-mudahan bisa membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya," kata Hayati Hasan usai menyepakati kerja sama dengan Pemkot Kendari dan Baznas terkait program "Iyamo Persayai Rentenir (Jangan Percaya Rentenir)" di Hotel Claro Kendari, kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyambut baik kerja sama yang terjalin antara pihaknya dengan Bank Sultra. Menurutnya, kerja sama yang terjalin sangat positif dalam rangka meminimalisir ketergantungan pelaku UKM terhadap rentenir. Bukan hanya itu, sinergi yang terbangun juga sangat membantu masyarakat khususnya pelaku UKM dalam mengembangkan bisnisnya dengan bantuan modal kerja dari Bank Sultra.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan sinergi yang terjalin dengan Bank Sultra juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target inklusi dan literasi keuangan yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni inklusi keuangan sebesar 90 persen dan literasi 50 persen pada 2024.
"Bersama Bank Sultra dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mari kita meningkatkan literasi dan inklusif keuangan dan mendorong akses keuangan di Kota Kendari," pungkasnya. (b/ags)
