KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan paham betul kebutuhan lembaga serta masyarakatnya. Salah satunya dari sisi hukum. Makanya peran Bagian Hukum Pemkab setempat sangat dibutuhkan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Konsel, Pujiono SH, MH mengaku pihaknya memiliki beberapa program serta kegiatan yang sangat urgen. Pertama, bantuan hukum untuk rakyat miskin. Program ini sudah terlaksana dan tahun ini kembali dianggarkan. “Ini sangat penting untuk membantu rakyat yang kurang mampu, baik dari segi finansial maupun pengetahuan saat berperkara di pengadilan. Sudah tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya,” ungkapnya.
Bahkan program itu mendapat penghargaan dari Kemenkumham sebagai salah satu kriteria dalam penilaian Kabupaten Peduli HAM. “Alhamdulliah Konawe Selatan sudah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kabupaten peduli HAM,” ujarnya.
Pihaknya rutin melaksanakan penyuluhan hukum, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Juga sosialisasi produk hukum. Dalam hal ini peraturan daerah, peraturan bupati, serta surat keputusan Bupati. “Kami juga mempunyai program pelatihan penyusunan produk hukum desa. Sehingga desa, dalam hal ini aparaturnya mampu menghasilkan produk hukum yang sesuai aturan. Tidak bertentangan dengan hukum diatasnya,” jelasnya. Pujiono menuturkan salah satu program pemerintah pusat melalui Kemenkumham; Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham). “Alhamdulliah untuk Ranham nilai Konawe Selatan tertinggi di Sultra,” ucapnya.
Lebih lanjut, tugas yang cukup berat yakni penyelesaian sengketa di pengadilan. Pasalnya secara ex-officio, pihaknya bertugas sebagai pengacara Pemkab. “Sehingga saat Pemkab digugat, kami yang harus siap maju ke pengadilan sebagai pengacara. Khususnya kasus perdata dan tata usaha negara,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga concern membuka klinik hukum. Sebagai bentuk apresiasi dan pelayanan terhadap berbagai kalangan yang membutuhkan. Baik itu masyarakat, pegawai, juga swasta. “Kami memberikan konsultasi, pemahaman hukum juga membantu mencari solusi dalam hal hukum. Karena sekali lagi, sudah tanggung jawab pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya,” tekannya.
Dirinya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bagian Hukum Pemkab melalui pendidikan dan latihan. Sehingga semua masalah bisa tertangani dengan baik. “Dan kami berharap juga dari sisi kuantitas jumlah aparatur di Bagian Hukum, bisa ditambah lagi agar dapat lebih maksimal,” pungkasnya. (ndi/adv)
