KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kelurahan Toriki di Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, kini menjadi pilot project pengembangan desa cinta statistik (Cantik) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Senin (20/6), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Margo Yuwono yang diwakili Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa, Setianto, bertandang ke Konawe dalam rangka melaunching Desa Cantik tersebut. Konawe dipilih sebagai lokasi launching, karena dilatarbelakangi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Sementara, Kelurahan Toriki merupakan wilayah binaan BPS Konawe yang sudah menerapkan proses pengambilan kebijakan berbasis data statistik.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekab), Ferdinand Sapan, menerima kunjungan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI, Setianto didampingi Kepala BPS Sultra, Agnes Widiastuti. Setianto menekankan pentingnya kerja sama untuk membangun negara yang Indonesia Centris, yakni dengan cara membangun dari desa pulau terdepan, hingga perbatasan. Upaya-upaya membangun dari pinggiran tersebut, katanya, kini telah teraktualisasi dengan tercapainya target-target RPJMN 2015-2019 yang mampu mengentaskan lebih dari 5.000 desa tertinggal di seluruh Indonesia. Termasuk, mendorong lebih dari 2.000 desa se-Indonesia untuk menjadi desa mandiri. Dan pada periode periode RPJMN 2020-2024 ini, tantangannya diperbesar lagi. Pemerintah memasang target mengentaskan desa tertinggal yang saat ini jumlahnya 19.000-an desa, menjadi 3.000-an desa di tahun 2024 mendatang.
"Ini tantangan yang berat tentu saja. Tapi kalau kita saling berkolaborasi, kita yakin dengan tuntunan Allah SWT, target-target tersebut bisa tercapai. Karena niat kita baik, kalau desa kita ini bisa semakin maju tentu masyarakatnya juga akan maju," ujar Setianto, dalam sambutannya.
Ia mengaku, hingga saat ini desa masih menjadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Berbagai jenis data dapat dikumpulkan di tingkat desa. Misalnya, pendataan potensi desa yang dicatatkan oleh BPS, pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kemensos, Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) oleh BPKP, SDGs Desa oleh Kemendes-PDTT, dan sebagainya. Namun, sebutnya, data-data yang dikumpulkan itu masih saling tidak terintegrasi dan tidak seluruhnya meninggalkan jejak data.
Senada dengan itu, Sekab Konawe, Ferdinand Sapan, mengemukakan, penyusunan kebijakan publik harus menggunakan pendekatan yang berdasarkan data dan metodologi (keilmuan). Katanya, Pemkab Konawe telah menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 39 tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia. "Artinya, data itu menjadi sangat penting untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang dilakukan pemerintah," ungkap Ferdinand Sapan. Mantan Kepala BPKAD Konawe itu menambahkan, dari sisi pencapaian makro ekonomi beberapa tahun terakhir, Konawe menjadi wilayah terbaik di wilayah regional Sultra. Hal itu, katanya, merupakan salah satu prestasi yang sangat membanggakan dan patut disyukuri. Satu diantaranya, yakni rata-rata pertumbuhan ekonomi Konawe yang cukup jauh di atas Sultra.
"Ini membuktikan Konawe menjadi daerah yang menyumbangkan kesejahteraan dalam skala provinsi. Prestasi ini akan terus kita dorong dengan langkah nyata dan benar-benar terukur," katanya. (b/adi)
