KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Upaya penanunggalangan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) akan memporsikan APBD untuk BLT.
Pj Bupati Mubar, Bahri mengatakan BLT dari APBD untuk menindaklanjuti perintah presiden tentang pengentasan kemiskinan ekstrim dalam masyarakat. “Ada tiga perintah presiden. Yakni, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatanya, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ujar Bahri saat ditemui usai rapat bersama kepala desa se Kabupaten Mubar Senin (20/6).
Sebenarnya pemerintah desa telah mengejawantahkan perintah presiden itu. Misal, DD dialokasikan BLT kepada masyarakat miskin. Hanya saja masih ada masyarakat yang tidak terakomodir karena kondisi anggaran yang terbatas. “Di desa, ada BLT DD untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun ternyata anggaranya dibatasi hanya sampai 40 persen dari DD. Makanya ada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria BLT DD ataupun kriteria kemiskinan ekstrim yang tidak didanai dari BLT DD. Sehingga itu menjadi tanggung jawab kita untuk mendanainya melalui BLT APBD,” terangnya.
Ia meminta kepala desa mendata masyarakat yang tidak masuk dalam penerima BLT DD. Sehingga bisa dimasukkan dalam daftar KPM BLT APBD. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri itu mendorong pemerintah desa mendukung ketersediaan pangan daerah yaitu sektor pertanian. “Ini juga dalam rangka menindaklanjuti perintah presiden untuk menciptakan food estate (pengembangan pangan skala luas secara terintegritas mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan). Untuk mendukung ketersediaan pangan melalui memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia,” ucapnya.
“Makanya saya minta para kepala desa agar untuk mendata potensi pangan di daerahnya. Mislanya untuk penanaman padi berapa hektar, jagungdan sawi. Karena semua ini berkaitan dengan pemberian peralatan pertanian,” pungkasnya. (ahi/b)
