KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kurang lebih empat tahun, pengelolaan retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) di Pasar Waiti’i, tidak berjalan maksimal. Dibangun sejak tahun 2018 lalu, puluhan lods di sentra perkulakan rakyat Kecamatan Tomia tersebut, belum menyumbang kontribusi. Padahal pekerjaan proyek pasar itu menghabiskan anggaran Rp 800 juta melalui dana alokasi khusus (DAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Wakatobi.
Kepala Disperindag Wakatobi, Safiuddin, menjelaskan, pihaknya telah mengangkat tenaga pengelola untuk bertugas di pasar yang terletak di Desa Waiti’i Barat. Sayangnya, pengelola tersebut tidak berfungsi dan penarikan retribusi juga tidak maksimal. Sebelumnya BUMDes setempat juga telah menawarkan pengelolaan untuk pasar ini. Hanya untuk skemanya, sistem penarikan retribusi harus sesuai dengan alur yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Wakatobi.
“Karena karcis yang kita pungut sebagai retribusi itu harus mengikuti alur yang ditetapkan BPPRD. Jangan sampai kalau BUMDes menarik retribusi dan kita juga demikian, maka yang ada akan double penarikan retribusi di sana. Makanya hingga sekarang kita belum lakukan penarikan, baik oleh pihak BUMDes maupun dari kita (Disperindag),” ujarnya, Kamis (16/6). Diakui Safiuddin, hingga saat ini puluhan lods tersebut belum menyumbang PAD. Begitu pula dengan pihak BUMDes yang hanya melakukan penarikan retribusi di luar lods.
“Kita berharap agar ke depan bisa kita maksimalkan,” tambahnya.
Kendati belum ada retibusi, namun pihaknya merasa lega mengingat lods tersebut bisa dimanfaatkan oleh pedagang. “Difungsikan saja kita sudah senang. Urusan penarikan retribusi akan kita pikirkan solusinya, asal seluruh lods ini bisa dimanfaatkan pedagang. Tapi yang pasti kita akan upayakan agar penarikan retribusi di Pasar Waiti’i bisa maksimal,” harap Safiuddin. (c/thy)
