Juli, Ground Breaking Kantor Gubernur

  • Bagikan
Pahri Yamsul

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Lelang proyek pembangunan kantor gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) begitu hati-hati. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tak ingin proyek monumental ini gagal lelang. Atas dasar itulah, harga material beberapa kali direvisi. Ditargetkan, ground breaking gedung dengan desain 22 bisa dimulai Juli 2022.

Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Sultra Pahri Yamsul mengungkapkan tendernya masih diproses di Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sultra. “Sekarang masih proses lelang di BLP. Nanti kalau sudah selesai dan ada hasil lelangnya baru dilakukan ground breaking,” ungkapnya kepada Kendari Pos kemarin.

Sejauh ini, pihaknya masih terus mematangkan kesiapan pengerjaan megah proyek yang menelan anggaran puluhan miliar itu. Kendati sebelum telah ditarget proses lelang bisa rampung Juli bisa dilakukan ground breaking. “Belum ada hasilnya lelang sampai saat ini. Minggu lalu kita revisi dan sesuaikan lagi soal harga. Kalau tidak ada hambatan sekitar satu hingga dua bulan prosesnya, kalau Juni belum bisa kita ground breaking,” imbuhnya.

Ketika ditanya soal kendal, Pahri Yamsul menjelaskan, tak ada kendala yang signifikan. Hanya saja, pihaknya berusaha mematangkan kesiapan tender itu dengan adanya beberapa harga harus direvisi ulang. Hal ini dilakukan untuk menghindari gagal tender atau gagal lelang. “Kendala sebenarnya tidak ada. Yang kita sesuaikan itu harga bahan yang nain turun. Kan harus mengikuti dolar. Seperti harga besi. Jangan sampai kita lelang harga yang digunakan harga lama, terlalu rendah akhirnya tidak ada yang mau menawar. Nah kalau tidak ada yang menawar maka kita gagal lelang. Dari pada kita gagal lelang mending kita kembali sesuaikan harga barang terbaru sekarang baru lelang,” jelasnya.

Soal review harga di Inspektorat lanjutnya, sudah lama tuntas. Hanya saja, di saat masuk di UKPBJ harus menyesuaikan lagi harga terbaru. “Aturannya sesuai Perpres harus harga terbaru. Jangan sampai kemahalan atau kekurangan harga. Ini dilakukan untuk menghindari gagal lelang, kalau tidak ada yang menawar kita gagal lelang dan kita bisa dapat masalah. Jadi mending kita matangkan baru lelang,” ulangnya. Mantan manajer Timnas Sofball ini menambahkan proses lelang dan perencanaan itu benar-benar matang dan bisa satu kali jalan. “Sama seperti pembangunan RS Jantung dulu, itu sekitar tiga bulan proses lelang dan kita periksa kembali setelah itu baru berjalan mulus,” terangnya.

Pahri menambahkan kondisi gagal lelang ini sering kali dijumpainya dalam kegiatan lain. Sehingga wacana pembangunan kantor gubernur itu harus maksimal. “Jangan sampai terjadi seperti kasus yang lalu, berhenti pekerjaan karena kontraktor pemenang tidak bisa beli harga besi, nah itu ditakuti. Ataukah terlalu murah nah itu kita akan ditegur kenapa terlalu rendah, jadi markup jadinya,” ujarnya. (b/kam)

  • Bagikan