KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Senin kemarin, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) dan Buton Tengah (Buteng) melakoni aktivitas kantor perdana. Di tempat berbeda, Pj.Bupati Mubar, Bahri memimpin apel gabungan dan Pj.Bupati Buteng, Muh.Yusup menghadiri rapat paripurna DPRD serah terima jabatan dari mantan Bupati Buteng kepada Pj.Bupati Buteng.
Pj.Bupati Mubar, Bahri tetap kukuh pada komitmennya untuk menata pemerintahan, terutama berkaitan penegakkan disiplin. Sedangkan Pj.Bupati Buteng, Muh.Yusup berkomitmen mengembangkan sektor ekonomi. Kedua Pj.Bupati itu menggaungkan kesamaan visi dan bersatu membangun daerah.
Saat apel gabungan Senin kemarin, komitmen Pj.Bupati Mubar, Bahri dibuktikannya. Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) telat apel pagi, tak diizinkan masuk dalam barisan apel. Gerbang masuk kantor bupati dikunci rapat dan dijaga oleh personel Satpol PP. "Kalau yang terlambat silakan saja di luar. Nanti saya akan meminta kepala OPD mengevaluasi kinerja anak buahnya," ujar Pj.Bupati Mubar, Bahri saat memimpin apel gabungan, Senin (30/5), kemarin.
Apel gabungan di pelataran kantor Bupati Mubar menyuguhkan pemandangan berbeda. ASN Mubar dari berbagai instansi terlihat memadati lapangan. Padahal sebelumnya, banyak ASN malas mengikuti apel. Pada kesempatan itu, Pj.Bupati Mubar, Bahri menekankan agar seluruh ASN disiplin bekerja dan masuk kantor.
Komitmen menerapkan disiplin pada ASN di Bumi Praja Laworo itu ditunjukkan Bahri pada hari pertama berkantor. Ia hadir di kantor bupati sebelum jadwal apel gabungan pukul 08.00 Wita.
"Di momen saya, saya sampaikan bahwa kita harus disiplin. Bukan hanya disiplin mengikuti apel, tetapi masuk berkantor juga. Saya akan buatkan absensi elektronik, fingerprint (sidik jari). Nanti setiap hari dilaporkan kepada saya kehadirannya," kata Pj.Bupati Bahri saat ditemui usai memimpin apel.
Bagi ASN malas siap-siap saja kena sanksi. Sanksi itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin pegawai. "Mulai dari teguran hingga pemotongan tunjangan. Basisnya (tolak ukurnya,red) adalah kinerja dan absen. Kalau absennya sehari tidak masuk, maka TPP-nya dipotong," ungkap Pj.Bupati Bahri.
Mengenai kondisi ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar yang sebagian masih menetap di Kabupaten Muna, bagi Bahri hal itu bukan persoalan yang terlalu krusial. Selama tidak mempengaruhi kinerja maka tidak masalah. "Silakan saja tinggal di Muna sepanjang tidak mempengaruhi kinerjanya, tidak masalah. Kalau mempengaruhi kinerja baru kita tegur. Kemudian, ketika saya butuhkan (ASN) yang bersangkutan maka harus ada," tutur Pj.Bupati Bahri.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu memberi kelonggaran ASN Mubar karena persoalan rumah. ASN Mubar tinggal di Muna karena memang tidak memiliki rumah di Mubar. "Semua itu karena menyangkut rumah. Kita mau suruh harus punya rumah di Mubar, kasihan juga. Karena kita tahu PNS itu mengambil uang di bank dengan menggadaikan SK," terang Pj.Bupati Bahri.
Menurutnya, antara Mubar dan Muna sebenarnya satu kesatuan. Mubar lahir dari kabupaten induknya Muna, maka tidak ada sekat. Sehingga para ASN masih diberi kelonggaran. Meski begitu ia mengaku akan membicarakan semuanya dengan para pimpinan OPD dan meminta agar ASN Mubar bisa tinggal di Mubar. " "Tetapi saya mengimbau, kalau bisa ya tinggal di Mubar. Sebab, saya tidak mengenal jam kerja. Saya pulang bisa jam dua, jam tiga dan ketika saya minta kepala OPD hadir, maka harus hadir. Kalau kita hubungi lalu telepon tidak aktif maka saya suruh Satpol jemput. Tetapi jemputnya juga harus stand by," pungkas Pj.Bupati Bahri.
Terpisah, aktivitas pemerintahan perdana Pj.Bupati Buteng Muh.Yusup menghadiri rapat paripurna serah terima jabatan dari mantan Bupati Buteng, Samahuddin di gedung DPRD Buteng, Senin kemarin. Pj.Bupati Buteng Muh.Yusup berkomitmen mengembangkan perekonomian Buteng demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Ia mengajak semua pihak agar senantiasa bahu membahu mendukung program pemerintah demi Buteng yang berkemajuan.
Peningkatan kinerja ASN juga menjadi poin penting yang ditekankan. Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra itu berjanji akan mengevaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Buteng berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Saya berusaha untuk menata birokrasi ini. Biar bagaimana pun saya pernah lama di sini, kurang lebih dua tahun. Saya tahu bagaimana cara menata daerah ini. Keras, tapi tidak kasar. Saya yakin orang-orang di sini adalah orang-orang yang humanis,” ujar Pj.Bupati Buteng Muh.Yusup saat rapat paripurna serah terima jabatan di gedung DPRD Buteng, Senin (30/5), kemarin.
Terdapat sejumlah isu yang menjadi catatan untuk diselesaikan bersama. Yakni, dukungan anggaran pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM sektor perikanan dan pariwisata, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka indeks pembangunan, percepatan penurunan stunting, pengembangan kapasitas ASN, serta pembangunan kawasan pemerintahan ibu kota Labungkari yang secara bertahap dimulai dari pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD.
“Tentunya saya minta dukungan anggota DPRD yang terhormat. Apalah gunanya kita bercita-cita kalau tidak ada dukungan anggaran. Saya mengajak seluruh stakeholder dari tingkat atas sampai tingkat desa, khususnya legislatif untuk bahu membahu menyukseskan program bersama untuk kemajuan daerah kita tercinta,” ujar Pj Bupati Buteng, Muh.Yusup.
Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi pengabdian mantan Bupati Buteng, Samahuddin selama lima tahun. Berbagai prestasi yang telah dicapai mantan bupati Samahuddin, akan terus dipertahankan. Adapun program-progran yang masih kurang, akan dibenahi demi Buteng yang lebih baik.
Pj.Bupati Buteng Muh.Yusup memberikan peringatan keras kepada ASN Buteng agar menjauhi politik praktis. Sang bupati menekankan ASN seyogyanya fokus pada penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang melekat pada dirinya. “Jangan berpolitik praktis karena ASN tugasnya melayani,” ujarnya usai rapat paripurna.
Berpolitik praktis yang dimaksud, lanjut mantan Kepala BPBD Buteng itu adalah terlibat dalam aktivitas partai politik. Hal itu semata demi menjaga netralitas dan profesionalisme ASN. Saat terlibat kegiatan politik, sulit bagi ASN menjaga netralitasnya dan itu melanggar sumpah dan janji ASN. Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus selalu mengabdi sesuai tupoksi dan tanggung jawabnya sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat dan daerah.
“Kalau mau berpolitik, silakan masuk partai. Kalau itu (membahas politik di warung kopi,red) hak setiap orang. Kecuali terlibat langsung, ini yang tidak boleh,” terangnya. (ahi/uli/b)
