KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 39 wilayah di Kabupaten Buton Utara (Butur) terus berjalan. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) setempat telah memetakan desa yang rawan terjadi gesekan. Untuk memastikan proses pemilihan kepala desa serentak yang diselenggarakan 19 Juni mendatang itu berjalan lancar aman dan terkendali, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Amaluddin Mokhram tersebut menggandeng ratusan personel anggota kepolisian dan TNI.
“Pelaksanaan Pilkades tentu rawan terjadi gesekan. Persoalan ini yang kita antisipasi. Personel pengamanan melibatkan Polres Butur yang akan menugaskan 292 anggota untuk bertugas mengamankan Pilkades serentak. Kemudian di backup dari TNI 78 anggota,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Amaluddin Mokhram, Senin (30/5).
Ia menambahkan, dalam anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa memang telah tersedia biaya pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Kedua institusi itu akan bertugas menjaga pesta demokrasi saat warga desa menyalurkan hak untuk memilih pemimpin.
“Tahapan Pilkades serentak masuk pada musyawarah kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 13 sampai 15 Juni. Calon kepala desa diberikan ruang untuk menggaet simpatisan pemilih dengan menawarkan visi dan misi pada masa kampanye tersebut,” terangnya. Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Butur itu mengimbau, ASN tidak boleh terlibat politik praktis dalam memenangkan calon kepala desa tertentu. “Itu sudah termuat dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara,” tandasnya. (c/had)
