KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Penanganan stunting menjadi agenda pembangunan nasional. 17 kabupaten/kota di Sultra, masuk dalam 540 daerah prioritas penanganan stunting di Indonesia. Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan pertumbuhan otak yang kurang maksimal.
Informasi itu diungkapkan Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert saat saat membuka kegiatan
penilaian kinerja upaya penurunan stunting terintegrasi tingkat Provinsi Sultra tahun 2022, di Hotel Azizah, Selasa (24/5).
Robert melanjutkan, Tim Penilai Kinerja Penurunan Stunting tahun 2022 yang dibentuk Bappeda tengah menilai kinerja tujuh kabupaten dalam menekan angka stunting. Yakni di Kolaka, Buton, Muna, Buton Selatan, Wakatobi, Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan. Penilaian ini merupakan salah satu cerminan terkait komitmen seluruh pihak untuk bergerak bersama dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting.
"Tahun ini kita akan menilai 7 kabupaten. Kita berharap tahun depan, seluruh kabupaten dan kota di Sultra sudah dapat dinilai. Sehingga dapat menjadi bagian kita dan menjadi satu kesatuan dalam upaya menurunkan stunting," Katanya.
Mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini menjelaskan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen turun sebesar 12,8 persen dari tahun 2013 yang mencapai angka 37,2 persen. Meski begitu, prevalensi stunting ini masih cukup tinggi dari target lembaga kesehatan internasional yang memberikan batas maksimal 20 persen.
Berbeda dengan data SSGI, ia mengungkapkan, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) justru menujukan hasil yang berbeda. Prevalensi stunting di Sultra turun dari 28,7 persen di tahun 2018 menjadi 16,2 persen di tahun 2021. Sehingga melihat adanya perbedaan tersebut, maka tentunya data tersebut perlu dikordinasikan dan disinergikan dengan data pemerintah pusat.
"Terlepas dari perbedaan tersebut kemajuan dan capaian selama lebih tiga tahun terakhir ini, harus diapresiasi," Tuturnya. .
Momen itu, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra, Laode Muhammad Ali mengatakan, penilaian itu sebagai upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan keperbaruan intervensi gizi. "Dalam rangka percepatan penurunan stunting, yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024," ungkapnya.
Kegiatan ini untuk mengukur tingkat kinerja-kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting. Yakni, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup/Perwali kewenangan desa, pembinaan kader pembangunan masyarakat, manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sultra, Asmar dalam pemaparannya mengatakan, pencegahan stunting tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi yang seimbang saja, akan tetapi lingkungan yang bersih dan berkualitas juga turut memiliki andil yang sama.
"Pemenuhan gizi ibu dan anak ini memang sesuatu hal yang harus diperhatikan untuk mencegah stunting. Tidak kalah penting juga kesehatan calon ibu dan ayah sebelum menikah. Sehingga BKKBN bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) calon penggantin dites berat badan, tinggi, lingkar lengan, dan tekanan darahnya,"Ujar Kepala BKKBN Sultra saat membawakan materi.
Ia berharap, langkah itu bisa menurunkan angka stunting di Sultra. Ketika ibu dan ayah sehat, maka anak yang akan dilahirkan itu tercegah dari stunting. (m4/adv)
