KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka prevalensi stunting masih tinggi di Sultra yaitu sebesar 30,2 persen. Pemprov Sultra bertekad menurunkan angka stunting. Tim penilai kinerja penurunan stunting tahun 2022 sudah terbentuk dan akan turun menilai kinerja pemerintah kabupaten. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra membekali tim penilai sebelum turun ke lapangan. Pembekalan tim penilai itu sebagai ikhtiar memberantas stunting.
Kepala Bappeda Sultra, J.Robert melalui Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kabid PMM) Bappeda Sultra, La Ode Muhammad Alwi, mengatakan, tim akan turun menilai kinerja penurunan stunting pada tujuh kabupaten di Sultra. Tujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Kolaka, Buton, Muna, Buton Selatan, Wakatobi, Kolaka Timur, dan Konawe Kepulauan.
"Tim penilai yang dibekali akan turutn melihat kinerja mereka (Pemda) dalam upaya menurunkan angka stunting melalui delapan aksi konvergensi," ujar Kepala Bappeda Sutlra, J.Robert seperti dituturkan Kabdi PMM Bappeda Sultra, La Ode Muhammad Alwi di Azizah Hotel, Senin (23/5), kemarin.
Delapan aksi konvergensi itu adalah analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, dan Perwali/Perbup peran desa/kelurahan. Selain itu, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, dan review kinerja tahunan.
"Penilai akan turun melihat apakah kinerja penurunan stunting sudah sesuai dengan delapan aksi konvergensi itu, dalam artian terpadu ataukah masih kerja sendiri-sendiri. Agar angka stunting di Sultra menurun pada tahun 2022 ini,"jelas
Muhammad Alwi.
Ia menyebutkan, angka stunting di Sultra berdasarkan Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) saat ini masuk 10 besar angka stunting tertinggi di Indonesia, dan di harapkan 2024 nantinya angka tersebut bisa turun hingga 14 persen.
"Kita berharap angka stunting di Sultra menurun, karena ini mengancam sumber daya manusia kita. Untuk menurunkan angka ini, bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja tetapi semua pihak di Sultra," tutur Muhammad Alwi.
Sementara itu, Tenaga Ahli Perlindungan Budgeting Region V Iney Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Lukman Nur Hakim mengatakan pembekalan yang di berikan kepada tim penilai kinerja penurunan stunting meliputi delapan aksi konvergensi yang merupakan instrumen untuk percepatan penurunan angka stunting.
"Berdasarkan survei tahun lalu, angka stunting di Sultra masih cukup tinggi. Dengan adanya Bimtek, tim penilaian akan mampu menyelesaikan tugas penilaiannya dengan maksimal. Lalu hasilnya itu akan disampaikan ke kabupaten yang akan dinilai termasuk tata cara perbaikannya nantinya, sehingga kabupaten akan mampu memperbaiki angka stunting," ujar Lukman Nur Hakim. (m4/c)
