KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Perhatian Pemkab Konawe Selatan (Konsel) di bidang pendidikan tak perlu diragukan. Tiap tahun, miliaran anggaran digelontorkan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan berdaya saing. Upaya ini tak lain selaras dengan visi misi duet pasangan Surunuddin Dangga-Rasyid.
Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Konsel Erawan Supla Yuda mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas pendidikan. Baik sumber daya tenaga pendidik, alokasi anggaran pendidikan, maupun tata kelolanya hingga perhatian pada pembangunan infrastruktur. Meskipun besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan menurun, namun ia tak urung untuk terus memoles dunia pendidikan di daerah itu.
"Besaran DAK pendidikan tahun lalu mencapai Rp 45 miliar. Tahun ini turun menjadi Rp 30 miliar. Namun kami harus bisa menjawab kebutuhan kekurangan itu. Sejauh ini, porsi anggaran APBD Konsel sudah sangat baik dalam mendukung kebutuhan jalannya program pendidikan," kata Yuda.
Sarana penunjang pendidikan di Konsel lanjutnya, tergolong sangat baik. Pasalnya, program perluasan akses dan pemerataan pendidikan sudah ditunjang dengan dukungan anggaran dari Pemkab Konsel yang cukup besar. Di samping itu, tak jarang sejumlah fasilitas atau infrastruktur sekolah seperti gerbang dan pagar dibangun dengan kekuatan dana swadaya masyarakat desa.
"Alhamdulillah, sektor pendidikan sudah berhasil melibatkan masyarakat desa. Tentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga tidak sedikit sekolah– sekolah yang dibantu oleh masyarakat desa. Ditambah dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah, serta perekrutan tenaga guru profesional untuk mendorong mutu pendidikan kita,” jelasnya.
Mantan Sekdis Dikbud Konawe ini menambahkan suksesnya manajemen TK, SD dan SMP adalah ketika bisa melibatkan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Menurutnya, kepedulian orang tua siswa yang tergabung dalam masyarakat adalah peran kerja sama yang baik untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat.
Yuda menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya tenaga pendidik Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah guru di TK, SD dan SMP yang tak sebanding dengan rasio jumlah siswa. Total sekolah baik negeri maupun swasta sebanyak 316 unit. "Rasio jumlah rombongan belajar siswa SD sebanyak 1.994. Belum lagi jika ditambah dengan siswa di TK, PAUD, dan SMP. Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah guru sebanyak 2.000 tentu saja masih kurang," jelasnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya me-merjer satuan pendidikan.
Program ini diyakini mampu menjawab kekurangan guru di setiap sekolah. Melalui konsep ini, pihaknya menggabungkan satuan pendidikan atau sekolah khusus yang siswanya dibawah 30 orang.
Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lanjutnya, juga menjadi bagian penting menjawab kekurangan guru. Apalagi Pemda sudah tidak bisa lagi menambah merekrut guru honorer. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor, ia meminta sekolah mengalokasikan 5 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Kami juga berencana akan mengusulkan dana tambahan untuk mendorong kesejahteraan tenaga guru sekiranya bisa dialokasikan stimulan anggaran pada APBD 2023," tambahnya. (b/kam/adv)
