KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Hingga saat ini, Kabupaten Buton masih berstatus sebagai wilayah endemis rendah malaria di Sulawesi Tenggara (Sultra). Daerah itu bersama lima wilayah lainnya di Bumi Anoa belum mengantongi sertifikat bebas malaria karena masih tak memenuhi syarat eliminasi. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menaruh harapan besar bisa masuk dalam kategori eliminasi malaria tahun ini juga. Awal pekan ini, Tim Asesmen Eliminasi Malaria baru saja melalukan monitoring dan evaluasi. Personel Kemenkes RI dan Dinkes Sultra menilai secara langsung bagaimana upaya-upaya Pemkab disinkronisasikan dengan capaian data lapangan terkait penanganan kasus malaria di daerah.
Bupati Buton, La Bakry, mempresentasikan kondisi daerahnya terkait malaria pada tim. Menurutnya, Buton sudah layak menerima status bebas malaria. Alasannya cukup konkret, sebab tak ada lagi kasus penularan setempat dalam tiga tahun terakhir. "Saya pikir kita sudah layak masuk kategori eliminasi malaria karena dalam tiga tahun berturut-turut, 2019-2021 di Buton tidak ada kasus malaria penularan setempat. Namun yang ada hanyalah kasus malaria impor dari daerah luar," jelasnya, kemarin.
Menurut La Bakry, kasus malaria yang terjadi di otoritanya adalah kasus bawaan dari luar. Utamanya warga yang baru pulang dari perantauan wilayah Papua, sebab di sana merupakan daerah endemis tinggi malaria. "Karena sudah tidak ada yang kasus lokal, semoga dari penilaian ini kita bisa mendapatkan sertifikat bebas malaria," lanjutnya. Sementara itu Kadis Kesehatan Buton, Syafaruddin, mengatakan, setelah bertemu bupati, tim asesmen melanjutkan penilaian pada sejumlah fasilitas kesehatan.
"Tim asesmen itu datang untuk menilai Buton apakah sudah layak masuk kategori eliminasi malaria. Mereka secara langsung turun ke lapangan baik itu di Dinkes, RSUD, gudang farmasi maupun Puskesmas terpilih sebagai sampel, terkait dengan data-data," jelas Syafaruddin. Selain administrasi, tim juga melakukan interview kepada petugas penanganan malaria, petugas laboratorium dan mantan penderita malaria untuk menguatkan data-data yang disajikan.
Menurut Syafaruddin, masih banyak tugas untuk membentengi masyarakat dari serangan malaria. Diantaranya upaya eliminasi malaria seperti peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini petugas medis dan laboratorium, peningkatan pembiayaan malaria, sarana prasarana utamanya mikroskop, penyelidikan epidemiologis, survei kontak malaria, pemberantasan sarang nyamuk, pemetaan daerah reseptif malaria dan pelaksanaan screening migrasi malaria terhadap mereka yang baru tiba dari daerah endemis untuk pencegahan dini.
Untuk diketahui, Kabupaten Buton bersama Muna, Muna Barat, Konawe Kepulauan, Buton Tengah dan Buton Selatan adalah daerah-daerah yang belum dinyatakan bebas malaria. Sementara daerah lainnya seperti Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Buton Utara, Bombana, Kota Kendari dan Kota Baubau, Wakatobi serta Kolaka Timur, sudah mengantongi sertifikat bebas malaria dari Kemenkes. (b/lyn)
