KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Fenomena stunting masih menjadi momok di tengah masyarakat. Di Sultra, persentase yang terdampak penyakit gangguan pertumbuhan anak itu, masih terbilang tinggi. Bahkan, tercatat masuk lima besar sebagai provinsi kategori cukup tinggi anak-anak di Sultra menderita stunting. Pemprov Sultra melihat kasus stunting ini butuh penanganan serius bersama semua stakeholder.
Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Perwakilan BKKBN Sultra, Gubernur Ali Mazi melalui Plh.Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka prevalensi stunting masih tinggi di Sultra yaitu sebesar 30,2 persen. Sultra termasuk lima besar angka stunting tertinggi di Indonesia. Artinya sepertiga anak di Sultra mengalami gangguan pertumbuhan. Bahkan ada kabupaten yang mencapai 45,2 persen. Artinya, anak di kabupaten tersebut hampir setengahnya mengalami kekerdilan atau pendek.
Ironis memang karena penyediaan sumber makanan bergizi di Sultra cukup melimpah. Ikan tersedia dimana-mana. Daging selalu ada. Sayuran ditanam di setiap lahan. Sumber karbohidrat berupa beras fortifikasi dari Bulog tersedia.
"Saya mengharapkan di Sultra agar tercapai target penurunan stunting sebesar 25,58 di tahun 2022," kata Asrun Lio dalam rapat kerja daerah (Rakerda) BKKBN Sultra, Selasa (19/4), kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra itu menjelaskan, BKKBN yang telah ditunjuk oleh Presiden sebagai ketua pelaksana penanganan percepatan penurunan stunting tidak dapat bekerja sendiri. "Untuk itu, mari semua bersinergi mereduksi stunting dalam rangka menyiapkan dan mencegah loss generation bagi anak-anak," pinta Asrun Lio.
Stunting merupakan masalah akut yang sedang dihadapi karena bagian dari tantangan dalam melahirkan generasi unggul. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasaan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan menghambat daya saing dan daya unggul. Permasalahan stunting memang harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak.
"Saat ini stunting mendapat perhatian serius sehingga menjadi prioritas nasional. Kami di Sultra membentuk tim intervensi terintegrasi dinas, badan, organisasi, dan lembaga. Perlu koordinasi dan sinergi antar semua lini agar prioritas dan tanggung jawab menjadi lebih efektif dan efisien. Agar masing-masing yang diberi tanggung jawab tidak terjadi kesalahan data, tumpang tindih kegiatan, dan memahami tugas masing-masing dalam rangka mencegah dan menangani stunting," ungkap Asrun Lio.
Asrun Lio menegaskan dirinya kerap menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran yang ada di dinas atau badan.
Menurutnya, Kemendagri memberikan perhatian khusus tentang stunting. Pemerintah daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi).
"Saya mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif," tegas Asrun Lio.
Dalam rangka mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi, perlu melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi hingga tingkat desa/kelurahan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
TPPS provinsi, kabupaten dan kota telah terbentuk. TPPS provinsi dipimpin wakil gubernur. "Saya harap TPPS tingkat kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan segera terbentuk. Saya mengingatkan kepada semua pihak agar bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI)," imbuhnya.
RAN PASTI terdiri atas kegiatan prioritas penyediaan data stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur, surveilans stunting dan audit kasus stunting.
Asrun Lio berharap, data stunting dijadikan satu data atau meta data yang lengkap dan jelas dengan sumber yang dapat dipercaya siapa orangnya dan dimana alamatnya. Misalnya untuk mendapatkan data keluarga berisiko stunting dapat diambil data pendataan keluarga dari BKKBN, untuk mendapatkan data balita stunting dapat diambil data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan atau data lain yang mendukung.
Ia juga mengapresiasi atas terbentuk dan telah bekerjanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari PKK, kader KB, bidan yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sultra.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar mengatakan, rakerda ini merupakan tindaklanjut hasil rapat kerja nasional program bangga kencana yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 22-23 Februari dan sosialisasi RAN PASTI tingkat Pemprov Sultra yang dilaksanakan pada 25 Maret lalu.
"Dalam rakerda ini fokus pada pembahasan penguatan program bangga kencana dan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor," kata Amsar. (ali/b)
Mereduksi Stunting
Bersama Mengatasi Stunting
Butuh Penanganan Serius
-Persentase fenomena stunting di Sultra masih tinggi
-Hasil SSGBI tahun 2021, prevalensi stunting di Sultra 30,2 persen
-Artinya, sepertiga anak di Sultra mengalami gangguan pertumbuhan
-Bahkan ada kabupaten yang mencapai 45,2 persen-Sultra masuk lima besar sebagai provinsi kategori cukup tinggi anak-anak menderita stunting
Target Turunkan Stunting
-Pemprov Sultra melihat kasus stunting ini butuh penanganan serius
-Semua stakeholder akan dilibatkan untuk mengatasi stunting ini
-Sebab, BKKBN pelaksana penanganan percepatan penurunan stunting tidak dapat bekerja sendiri
-Pemprov Sultra targetkan penurunan stunting sebesar 25,58 tahun 2022
Ciptakan Generasi Unggul
-Percepatan penurunan stunting untuk melahirkan generasi unggul
-Mereduksi stunting untuk mencegah loss generation bagi anak-anak
-Sebab, stunting berdampak pada :
1.Tingkat kecerdasaan
2.Kerentanan terhadap penyakit
3.Menurunkan produktivitas
4.Menghambat daya saing dan daya unggul
-Stunting bukan hanya tentang gagal tumbuh secara fisik
-Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan anak
Prioritas Nasional
-Penanganan stunting menjadi prioritas nasional
-Di Sultra dibentuk tim intervensi terintegrasi
(dinas, badan, organisasi, dan lembaga)
-Perlu koordinasi dan sinergi antar semua lini
-Sinergi bertujuan :
- Agar prioritas dan tanggung jawab lebih efektif dan efisien
2.Agar yang diberi tanggung jawab tidak terjadi kesalahan data, tumpang tindih kegiatan, dan memahami tugas
-Kemendagri mendorong pemda di Indonesia mengintegrasikan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah
-Pemprov Sultra mendorong pemkab/kota meningkatkan APBD untuk intervensi spesifik dan sensitif
TPPS
-Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk
-Mulai level provinsi hingga kab/kota
-TPPS provinsi dipimpin wakil gubernur
-TPPS kecamatan, desa dan kelurahan segera terbentuk
-TPPS dibentuk untuk koordinasikan dan evaluasi penurunan stunting
SUMBER : PEMPROV SULTRA
DATA DIOLAH KENDARI POS
