KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe siap memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Komitmen itu baru saja ditegaskan korps Adhyaksa itu lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dibidang hukum yang dilakukan Kajari Konawe, Musafir dan Sekretaris Kabupaten (Sekab), Ferdinand Sapan, akhir pekan lalu.
Kajari Konawe, Musafir menjelaskan, kerja sama dalam bidang hukum dengan Pemkab Konawe telah terjalin sejak 2019 silam. Katanya, sinergi tersebut merupakan salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku mitra pemerintah daerah dalam memberikan bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum di wilayah Konawe. Hal itu pula menjadi langkah awal dari pelaksanaan tugas institusi Kejari dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara.
“Kerja sama ini jangan dijadikan alat untuk menutup perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Namun, ini jadi alat kontrol dalam permintaan bantuan hukum dan pendampingan hukum dalam melaksanakan surat kuasa khusus (SKK) litigasi maupun non litigasi. Yang mana, harus sejalan dengan perintah Jaksa Agung RI guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tegas Musafir. Sementara itu, Sekab Konawe, Ferdinand Sapan menuturkan, penandatanganan MoU dengan Kejari merupakan wujud sinergitas dalam upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi Pemkab. Harapannya, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Konawe menjadi lebih baik.
“Untuk menghadapi persoalan dalam pemerintahan, maka sangat diperlukan komitmen yang kuat. Saya berharap, kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan,” kata mantan Kepala BPKAD Konawe itu. Ferdinand menambahkan, lewat MoU itu segala program dan kegiatan yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dikoordinasikan lebih aktif dengan pihak Kejari setempat. Kerja sama dalam bidang hukum tersebut, juga dimaksudkan guna mencari solusi atas setiap permasalahan penegakan yustisi yang dihadapi Pemkab Konawe. (b/adi)
