Belum Ada Nama
DPRD Minta Pemprov Segera Usul Pj.Bupati
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID — Masa jabatan tiga Bupati di Sultra bakal berakhir pada 22 Mei mendatang. Masih sekira 45 hari, tiga bupati memimpin daerah. Mereka adalah Bupati Buton Tengah (Buteng) Samahuddin, Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani dan Bupati Muna Barat (Mubar) Achmad Lamani.
Sesuai regulasi, 45 hari atau satu bulan setengah sebelum masa jabatan pimpinan daerah berakhir, maka sudah harus ada usulan bakal calon penjabat (Pj) Bupati. Atas dasar itulah, DPRD Sultra meminta Pemprov segera mengusulkan calon Pj.Bupati tiga daerah dimaksud.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, hingga saat ini belum ada nama-nama calon Pj.Bupati yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejauh ini, Pemprov Sultra baru menyampaikan ke DPRD kabupaten agar segera menggelar rapat paripurna pemberhentian bupati yang akan berakhir masa jabatannya. “Setelah itu, baru kita akan usulkan ke Kemendagri dalam waktu dekat,” kata Gubernur Ali Mazi kepada Kendari Pos, kemarin.
Terpisah, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh meminta Pemprov Sultra, segera mengusulkan nama-nama calon Pj.Bupati Buteng, Busel dan Mubar. Hal tersebut penting dilakukan agar pemprov tidak melanggar regulasi penetapan pejabat sementara kepala daerah. “Harus segera diusul,” ujarnya, kemarin.
Lanjut dia, selain agar pemprov terhindar dari pelanggaran regulasi, penetapan Pj.Bupati dapat mencegah potensi kekosongan jabatan bupati, meskipun pada akhirnya akan ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati.
Abdurrahman Shaleh optimistis Gubernur Sultra segera mengusulkan nama-nama calon Pj.Bupati tiga daerah untuk diparipurnakan di DPRD masing-masing. “In Sya Allah, gubernur segera putuskan,” ungkapnya.
Sebelumnya, pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, Gubernur Ali Mazi mesti mengedepankan ketelitian dalam menempatkan Pj.Bupati di Buteng, Busel dan Muna Barat. Perihal yang paling fundamental, Pj.Bupati yang ditunjuk mesti profesional, berintegritas, dan mumpuni mengemban amanah.
“Penunjukan Pj.Bupati bagian dari gambaran ekspektasi Gubernur Ali Mazi ke depan. Karena itu, sangat penting gubernur dalam menunjuk Pj.Bupati mesti orang-orang yang tidak memiliki kepentingan politik atau kedekatan dengan figur tertentu yang akan maju di Pemilu/Pemilukada 2024,” kata Dr.Najib Husain kepada Kendari Pos.
Doktor ilmu politik alumni Universitas Gajah Mada ini menambahkan, sebuah langkah sulit menentukan Pj.Bupati yang tidak memiliki kedekatan dengan politisi atau figur yang bakal maju di Pemilu/Pemilukada 2024. Namun pada titik ini menggambarkan bagaimana gubernur bisa lebih bijaksana dan berbesar hati.
“Keputusan menempatkan Pj.Bupati juga berkolerasi dengan menyukseskan program Gubernur Ali Mazi di daerah di sisa masa jabatannya yang akan finish tahun 2023,” tandas Dr.Najib Husain. (ali/ags/b)
Belum Ada Nama
