KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID — Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra strategis pemerintah untuk membantu melakukan kegiatan komunikasi publik melalui penyampaian informasi program dan kebijakan pemerintah didorong untuk bekerja dengan cerdas dan tetap semangat kendati masih dalam situasi Pandemi Covid-19.
“Bertugas sebagai PIP di tengah masa pandemi COVID-19 tentu tidak akan mudah untuk dijalani, tapi saya yakin berbekal semangat dan kerja cerdas, PIP dapat menjawab tantangan yang ada dengan baik demi kemajuan bangsa dan Negara,” ujar Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Helmi Hafid Sabtu (2/4).
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis PIP Rekrutmen 2022 Wilayah Papua Barat tersebut, Helmi menekankan peran penting PIP menyampaikan informasi kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau yakni masyarakat yang berada di wilayah (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) 3T dan daerah lain yang masih membutuhkan penyampaian informasi secara langsung atau tatap muka.
Dalam menjalankan tugas, PIP menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan kedekatan yang telah terbangun selama ini antara PIP dengan komunitasnya masing-masing.
“PIP tentu dapat membuat kegiatan penyampaian sebuah informasi dapat lebih diterima di hati. Dengan pendekatan-pendekatan khas inilah, harapannya informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu,” tambahnya.
Dalam bimtek ini, Kominfo menghadirkan narasumber dari lintas kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari Kementerian Kesehatan. Staf Teknis Subdirektorat Imunisasi Kemenkes, Hakimi menyampaikan update kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Ia menyebutkan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan peraturan, petunjuk teknis, administrasi, vaksin dan logistik, jaringan fasyankes dan sistem monev untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
“Program vaksinasi telah dilakukan dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan, vaksin diberikan secara aman dan kualitas vaksin pun dijaga agar tetap tinggi,” ujarnya.
Sementara, Plt. Kepala Bidang Penguatan Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM, Muhamad Subkhan menyampaikan program kredit usaha rakyat (KUR). Realiasi KUR Periode Januari s.d Desember Tahun 2021 sebesar Rp281,86 Triliun kepada 7,42 Juta Debitur atau sebesar 98,9% dari target penyaluran KUR tahun 2021 sebesar Rp285 Triliun.
“Selama pandemi, ada kebijakan khusus bagi penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19, seperti terjadi penurunan pendapatan atau omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait COVID-19 dan mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak COVID-19,” urainya.
Di sisi lain, isu yang tak kalah penting disampaikan oleh Mohamad Tohirin Hasan, Widyaiswara Ahli Muda BKKBN mengenai pencegahan stunting. Ia menyampaikan 12 provinsi prioritas dengan prevalansi stunting tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8%, Sulawesi Barat 33,8%, Aceh, 33,2%, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4%, Sulawesi Tenggara 30,0%, Kalimantan Barat 29,8%, dan Sulawesi Tengah 29,7%, ditambah 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara. Pasalnya, 51,2% balita stunting tinggal di daerah tersebut.
“Stunting terjadi disemua kelompok masyarakat. Namun semakin memburuk untuk kelompok lebih miskin. Oleh karena perlu sosialisasi yang masif bagi kelompok ekonomi lemah mengenai pencegahan stunting,” ujarnya. (kp)
