Kontribusi Perusahaan Minim, Hutan Rusak, Sultra Miskin di Lumbung Tambang – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Kontribusi Perusahaan Minim, Hutan Rusak, Sultra Miskin di Lumbung Tambang

kendaripos.fajar.co.idSultra memiliki segudang potensi sumber daya alam yang bisa membuat masyarakat sejahtera. Perusahaan tambang yang pada awalnya diharapkan bisa memenuhi ekspektasi itu, tapi ternyata realisasinya jauh dari harapan. Ada 471 izin usaha pertambangan (IUP), hanya kontribusinya sangat minim sekali. Faktanya, sektor ini belum mampu mengurangi angka kemiskinan.

Sebagai contoh, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 penduduk miskin di Sultra mencapai 326.870 orang atau 12,88 persen dari jumlah penduduk Sultra. Bukannya berkurang, pada September tahun yang sama jumlahnya malah naik menjadi 327.290 orang. Padahal, puluhan perusahaan tambang masih beroperasi kala itu. Jika merujuk lagi beberapa tahun sebelumnya, saat semua perusahaan tambang masih aktif beroperasi, ternyata juga tidak memberi kontribusi signifikan. Paling hanya beberapa pekerja lokal yang diakomodir, selebihnya diimpor.

Kontribusi anggaran selama 2016 juga kurang signifikan. Dari ratusan IUP itu, sumbangan ke negara (sebagian kecil ke Sultra) hanya Rp 132 miliar lebih. Rinciannya, iuran tetap Rp 10 miliar lebih dan royalti Rp 122 miliar lebih. Dengan semua kondisi ini, tidak salah kalau disebut masyarakat Sultra miskin di lumbung tambang.

Gubernur Sultra, Nur Alam mengakui kalau kontribusi perusahaan tambang masih sangat minim. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kerusakan lingkungan yang dibuat. Makanya, kedepan dirinya minta supaya semua IUP ditertibkan dan dievaluasi. “Bisa dilihat, hampir semua kabupaten mengalami kerusakan lingkungan. Sehingga, banjir terjadi dimana-mana. Semua izin tambang harus dievalusi ulang, supaya tidak menimbulkan bencana lebih besar lagi,” kata Nur Alam saat lakukan Safari Ramadan di Kolaka Timur, (4/6/2017).

Mantan Ketua DPW PAN Sultra menjelaskan, hampir semua perusahaan tambang lakukan explorasi tambang nikel. Cara yang dilakukan dengan mengerus permukaan tanah kemudian melakukan penggalian puluhan meter. Namun ketika tidak mendapatkan material nikel atau ada tapi sedikit, langsung ditinggalkan begitu saja. Lalu mencari lahan baru tanpa melakukan penimbunan kembali atau reboisasi hutan. Akibatnya, banyak kubangan-kubangan besar yang menjadi penyumbang terjadi longsor atau banjir. “Hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.

Lebih jauh peraih Penghargaan Bintang Maha Putra Utama menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penertiban sejumlah izin perusahaan tambang. Perusahaan yang tidak mengikuti prosedur dalam melakukan exploitasi biji nikel, akan ditindak. “Kita tidak ingin perusahaan tambang hanya memberikan kerusakan lingkungan, sementara royalti yang disetor sangat minim,” ungkapnya.

1 of 4

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top