Ini Penyebab Pencairan Dana Desa Sejumlah Kades di Sultra Terhambat – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Ini Penyebab Pencairan Dana Desa Sejumlah Kades di Sultra Terhambat

kendaripos.fajar.co.id — Pencairan dana desa (DD) pada seluruh kabupaten di Sultra tersendat. Sesuai jadwal, mestinya Maret atau paling lambat April tahap pertama sudah harus dicairkan. Namun, hingga akhir Mei belum semua desa mendapat kucuran anggaran APBN tersebut. Kondisi inilah yang membuat para kepala desa (kades) resah. Sebab, banyak program pembangunan di desa ikut terhambat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sultra, Tasman Taewa mengaku belum mengetahui sudah sejauh mana transfer DD itu ke kabupaten penerima. Sebab, mekanisme pencairannya tidak melalui provinsi. “DD dari kas negara langsung ke kas kabupaten lalu ke kas desa. Masing-masing tahapan itu juga ada mekanismesnya,” ungkap Taswan Taewa, Senin (29/5).

Mantan Kadispora Sultra ini menjelaskan, pihaknya baru akan mengetahui penggunaan DD itu setelah adanya laporan realisasi dana desa. “Nanti kita akan minta data, terkait realisasi penggunaan DD untuk mengecek kesesuaiannya dengan APBDes. Tapi data itu belum ada yang serahkan untuk anggaran 2017 ini,” jelasnya.

Kata dia, secara teknis pengelola DD di kabupaten yang lebih tahu. Saat dikonfirmasi, mayoritas dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), instansi yang mengelola anggaran negara itu membenarkan kalau hingga kini DD belum cair. Seperti yang disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Konkep, Jamhur Umirlan.

Kata dia, pencairan DD di Konkep agak terlambat dari waktu yang ditentukan. Itu diakibatkan karena adanya kesalahan penghitungan pagu anggaran dari kementerian. Sehingga tranfer dari kas daerah ke kas desa sedikit terkendala. “Konkep memang agak sedikit terlambat pencairan DD. Tapi itu semua sudah tuntas. Insya Allah pekan depan sudah cair. Sekarang kepala desa sementara mengurus administrasinya,” kata Jamhur saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/5).

Dia menjelaskan, pencairan DD dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen. Dengan memenuhi syarat pencairan DD tersebut, seperti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di tahun 2016 dan dokumen perencanaan di tahun 2017 ini. “LPJ-nya diselesaikan dulu dan dokumen pencairan DD. Kalau itu belum terselesaikan, kami tidak memberikan rekomendasi pencairan. Karena itu merupakan syarat utama,” jelasnya.

Lanjut mantan Sekdis PMD itu, besaran anggaran yang diterima tiap desa nilanya tidak sama. Harus sesuai formasi perhitungan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografisnya. “Angaran DD-nya tiap desa berbeda. Kalau anggarannya yang terbesar ada di Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, dengan besaran kurang lebih Rp 908 juta dan yang ke dua ada di Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat, sekira Rp 733 juta,” paparnya.

Di Konawe Utara (Konut) lain lagi masalahnya. Di otorita Ruksamin ini,  pencairan DD terkendala penjabaran program yang tak berbanding lurus dengan program yang tertuang dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes. “Kendala utamanya sinkronisasi RPJMDes,  RKP Des, APBDes. Karena lain yang dijabarkan di RPJMDes, RKP Des, lain pula yang direalisasikan dalam APBDes,” kata Hendra, Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Konut saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (29/5).

Makanya DPMPD Konut sebagai intansi teknis yang melakukan verifikasi administrasi RPJMDes,  RKP Des dan APBDes tidak bisa memberikan rekomendasi pencairan anggaran DD sebelumnya syarat administrasinya belum terpenuhi secara utuh.

“Kalau untuk saat ini berkas desa yang sementara dalam verifikasi sekira 60 desa. Selebihnya masih tahap perbaikan. Selain itu keterlambatan pencairan anggaran DD disebabkan lambannya pengurusan berkas kepala desa. Padahal informasi pengumpulan berkas telah disampaikan DPMPD sejak bulan dua silam. Kepala desa di Konut nanti dengar mau cair baru mengurus. Sehingga begini jadinya,” kesalnya.

Hendra menambahkan total anggaran penerima DD APBN tahun 2017 sebanyak Rp120. 821.635.000 miliar. Anggaran itu didistribusikan pada 159 desa se Konut. Setiap desa mendapatkan jatah bervariasi yakni Rp 700 juta.
“Hanya Desa Tapunggaya yang tertinggi yakni Rp 844 juta. Sedangkan yang terendah adalah Desa Andeo Rp 739 juta,” terangnya.

1 of 2

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top