Parah ! Banyak Pelanggaran, Perusahaan Ini Dibiarkan Menambang di Sultra – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Sulawesi Tenggara

Parah ! Banyak Pelanggaran, Perusahaan Ini Dibiarkan Menambang di Sultra

Burhanuddin

KENDARIPOS.CO.ID — Aktivitas penambangan yang dilakukan PT Sungai Raya Nikel Alloy (PT SRNA) di Desa Landipo, Moramo, Konsel tidak diketahui oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Padahal, perusahaan itu sudah sekian lama melakukan aktivitas penambangan. Dinas ESDM Sultra terkesan tutup mata.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas ESDM Sultra, Burhanuddin seolah-olah kaget dan justru bertanya PT SRNA itu semacam perusahaan apa dan bergerak dibidang apa, lalu berlokasi dimana. “Saya tidak tahu soal PT SRNA itu. Tetapi kalau PT SRNA berusaha untuk mengelola mineral maka seharusnya ada penyampaian ke Dinas ESDM,” ujar Burhanuddin seolah kesal saat ditemui dikantornya, Jumat (26/5).

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa-apa soal keberadaan PT SRNA tersebut. “Sesuai UU 23 semua urusan pertambangan itu diserahkan ke Provinsi dan jika dia itu adalah Penanaman Modal Asing (PMA) maka urusannya ke Pemerintah pusat,” tuturnya.

Jika, PT SRNA itu adalah PMA, maka minimal Dinas ESDM Sultra mendapatkan pemberitahuan. “Kalau sudah sampai ke pembangunan smelter, kita akan cek. Jika berlanjut maka kita akan hentikan proses produksi mereka,” tegasnya.

Sebelumnya, saat sidak Komisi III DPRD Sultra beberapa waktu lalu, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT SRNA. Salah satunya adalah indikasi perusakan hutan mangrove dan belum adanya dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT SRNA. Sesungguhnya perusahaan itu sudah pernah diminta menghentikan kegiatan pertambangan oleh Pemda Konsel namun tetap membandel.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sarlinda Moke membeberkan sejumlah pelanggaran tersebut saat berkunjung dilokasi pertambangan PT SRNA di Desa Landipo, Moramo, Konawe Selatan (Konsel).”Dalam kunjungan Komisi III, menemukan sejumlah pelanggaran. Mereka diduga tidak memiliki kelengkapan dukumen terkait aktivitas pertambangan,” tutur Sarlinda Moke.

Akan tetapi, meski belum memiliki kelengkapan dokumen, PT SRNA tersebut tetap melakukan aktivitas pertambangan. “Mereka sudah merusak hutan mangrove dimana kita tahu hutan mangrove itu dilindungi. Mereka juga sudah melakukan beberapa kegitan lainnya, seperti angkut material untuk pembangunan smelter,” tukas Sarlinda Moke.

Komisi III akan memperjelas status PT SRNA tersebut kepada sejumlah pihak terkait, dengan mengadakan hearing. “Kita akan panggil Badan Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM terkait aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan itu. Selain itu, kita akan panggil pemerintah setempat untuk memperjelas status PT SRNA,” tuturnya.

Hearing tersebut pun akan dilakukan paska reses DPRD Sultra. “Kita akan panggil secepatnya. Mungkin paska reses, Minggu depan kita sudah bisa panggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini harus segera dituntaskan karena menyangkut kepentingan masyarakat setempat,” pungkasnya. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top