Ricuh di Konawe, Lanjut di Kendari, Nur Nining Ilham Pimpin Golkar Konawe – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

Ricuh di Konawe, Lanjut di Kendari, Nur Nining Ilham Pimpin Golkar Konawe

kendaripos.fajar.co.id — Kericuhan yang terjadi saat Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musdalub) Partai Golkar Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) Jumat (19/5), membuat panitia musyawarah memilih melanjutkan kegiatan di Kota Kendari. Lokasinya, di kantor DPD Golkar Sultra. Wakil Ketua DPD I Golkar Sultra, Imam Al Ghazali mengatakan, Musdalub tersebut tidak boleh batal. Makanya, pihaknya berinisiatif memindahkan tempat kegiatan itu di Kendari. “Kita langsung Musdalub di kantor (DPD I Golkar Sultra), hasilnya pengurus kecamatan satu suara mengusul Nur Nining Ilham dan terangkat secara aklamasi memimpin DPD II Golkar Konawe,” katanya Senin, (22/5).

Dirinya membantah bahwa kericuhan yang terjadi di Musdalub Konawe akibat pemecatan ketua dewan pengurus kecamatan Golkar di daerah tersebut. Menurut dia, mengenai pergantian itu karena sudah berakhirnya masa jabatan. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak mengganti anggota yang masa tugasnya berakhir. Hal itu juga sudah dilakukan musyawarah ditingkat kecamatan atau muscam. “Bahkan, beberapa ketua yang merupakan pengurus kecamatan lama masih ada yang terpilih atau menjabat kembali,” jelasnya.

Selain itu, Imam juga membantah jabatan ketua Dewan Pengurus Kecamatan ada yang berasal dari partai lain. Kata dia, hal itu tidak benar. Dia mengakui sebelumnya memang pernah ada kader Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Isu yang beredar bahwa Sekretaris Umum DPD I Golkar Sultra, Muhammad Basri tidak mencalonkan diri. Faktanya, dirinya hanya sebatas Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh ketua DPD I GOlkar Sultra Ridwan Bae.

Menurut dia, mengenai hal itu pihaknya tidak mau berspekulasi dan apalagi mendapatkan intimidasi dari kader. Pasalnya, kader yang harus mengikuti AD ART partai. Apalagi, saat ini menghadapi Pilkada 2018 sekaligus Pilcaleg dan Pemilu 2019 yang didahului dengan verifikasi partai. Sedangkan, verifikasi itu harus diketuai oleh ketua definitif bukan Plt. “Kita tidak ada tawaran lagi. Apalagi dalam waktu dekat akan Rapimnas dan harus menyiapkan dan memberikan laporan,” tandasnya. (wan/b).

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top