Serapan Anggaran Minim, Perencanaan SKPD Kolaka Timur Disorot – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Kolaka Timur

Serapan Anggaran Minim, Perencanaan SKPD Kolaka Timur Disorot

KENDARIPOS.CO.ID — Rendahnya daya serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perhatian pihak DPRD Kabupaten. Hingga jelang akhir triwulan kedua ini, progres serapan anggaran baru mencapai 30 persen sesuai estimasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Koltim per 28 April 2017 lalu.

“Kami berharap, Pemkab harus lebih gesit memanfaatkan anggaran yang ada, apalagi tahapan APBD perubahan sebentar lagi akan dilaksanakan. Pemerintah punya puluhan kepala dinas yang membantu bupati, sehingga tidak boleh ada kata terlambat karena ada kesalahan perencanaan,” ujar Anggota DPRD Koltim, Syamsul Rijal, kemarin.

Kata dia, Bupati harus menggenjot kinerja Kepala Dinas agar serapan anggaran lebih maksimal. “Bupati sudah memilih mereka sebagai pemimpin. Kepala dinas harus mendesak perencanaan gambar, pencairan dana proyek tahap pertama, sehingga serapan anggaran bisa meningkat sesuai harapan,” papar Syamsul Rijal, Minggu (21/5).

Kader Partai Golkar tersebut menyorot, SKPD harus lebih matang melakukan perencanaan, terutama dinas-dinas yang banyak mengunakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. Sementara itu, Kepala Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur, Sumiarno B merinci, serapan anggaran saat ini masih 30 persen terealisasi, yakni serapan proyek fisik 10 persen dan 20 persen untuk dana rutin SKPD. Mantan Kadispenda Koltim itu menggungkapkan, pihaknya sudah mulai menata keuangan, sehingga serapan anggaran berjalan dengan normal sesuai harapan.

Ia berjanji, sebelum memasuki semester kedua atau APBDP tahun 2017 ini, serapan anggaran Koltim dapat mencapai 75 persen realisasi. Upaya pun sudah dilaksanakan untuk langsung mendatangi pihak dinas yang belum melakukan permintaan pencairan DAK dan DAU.

“Sekarang sampai sepekan kedepan akan digenjot hingga mencapai target pencapaian serapan anggaran. BKD terus berupaya memberikan pemahaman pada SKPD dan menjelaskan soal sanksi bagi daerah jika tidak dapat mencapai realisasi anggaran. Kami minta dinas-dinas untuk cepat melakukan permintaan GU” tandasnya. (c/kus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top