Perintah MK Wajib Dilaksanakan, Pemprov Talangi Kekurangan Dana PSU di Bombana – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

Perintah MK Wajib Dilaksanakan, Pemprov Talangi Kekurangan Dana PSU di Bombana

Nur Alam

KENDARIPOS.CO.D — Hingga saat ini persoalan anggaran masih menjadi kendala pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk tujuh TPS di Kabupaten Bombana. Pemkab sudah jelas, hanya punya anggaran sekira Rp 1 miliar. Itu artinya masih butuh Rp 6 miliar lagi. Sesuai perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Sultra harus talangi kekurangannya.

Gubernur Sultra, Nur Alam mengaku sudah mengetahui kondisi itu. Menurut dia, Pemprov memang mesti memback up anggaran, kalau Pemkab Bombana tidak mampu. Hanya saja, besarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga butuh koordinasi dengan semua pihak. “Anggaran Rp 6 miliar itu tidak sedikit. Makanya, tetap harus dikoordinasikan. Saya juga akan lihat dulu aturannya. Bagaimana caranya supaya kebutuhan anggaran itu tercukupi,” ungkap Nur Alam, kemarin.

Peraih Penghargaan Bintang Maha Putra Utama ini menegaskan, apapun kondisinya, PSU harus terlaksana sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Makanya, sambil Pemprov melihat celah regulasi untuk pos anggaran, Pemkab Bombana juga harus mencari cara.

Misalnya, Pemkab Bombana melihat program kerja apa saja yang bisa ditunda tahun ini dan anggarannya bisa dialihkan dulu ke PSU. “Tapi apapun itu, PSU harus jalan. Ini agenda prioritas,” tegasnya. Pj. Bupati Bombana, Sitti Saleha belum menyanggupi anggaran PSU yang diajukan KPU Bombana. Kepala Dinas Perdagangan Sultra ini menilai, dana Rp 7 miliar sangat besar. “Kami hanya bisa siapkan Rp 1 miliar,” ujarnya.

1 of 3

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top