DPRD Sultra Minta BPOM Tingkatkan Pengawasan Jelang Ramadan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

DPRD Sultra Minta BPOM Tingkatkan Pengawasan Jelang Ramadan

BPOM: Ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id — Bulan suci Ramadan 1438 Hijriah sesuai penangggalan tahun Masehi jatuh pada 25 Mei 2017. Jelang bulan puasa itu, DPRD Sultra meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sultra meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan di seluruh daerah di Sultra. DPRD meminta BPOM memprioritaskan keselamatan masyarakat atau konsumen.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo mengatakan bahwa pemerintah harus proaktif melindungi masyarakat dari aspek konsumsi bahan pangan. “Bulan puasa tidak lama lagi. Jadi, pengawasan BPOM sudah harus diintensifkan. Utamanya di pusat-pusat perbelanjaan,” kata Yaudu Salam Ajo.

Yaudu menegaskan proses pengawasan bahan makanan tidak dilakukan pada satu wilayah saja. Namun harus mencakup seluruh daerah. Pasalnya, di Kota Kendari saja yang notabene ibu kota provinsi masih saja ditemukan barang kedaluwarsa. “Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang berada diluar jangkauan. Jangan sampai ini tidak mendapatkan pengawasan,” ujar legislator asal PKS tersebut.

Plh.Kepala BPOM Sultra, Wahyuddin Muis mengaku sudah menentukan daerah (kabupaten dan kota) yang menjadi titik pengawasan. “Kita sudah mendirikan Pos Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kolaka dan Pos POM Baubau. Dalam pengawasan tersebut juga melibatkan Dinas Diperindag masing-masing daerah,” tuturnya.

Proses pengawasan tersebut, rencana akan dimulai dua minggu sebelum bulan puasa. “Pengawasan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat berbelanja kebutuhan makanan dan jajanan buka puasa,” ungkapnya.

Soal sanksi sendiri, Wahyuddin mengatakan bahwa BPOM dalam mekanisme kerjanya hanya dapat memberikan pembinaan. “Kita tidak memiliki wewenang untuk menutup jika dilapangan ditemukan pelanggaran dari peredaran makanan dan obat. Kewenangan BPOM hanya memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan, namun itu juga harus melalui proses surat teguran pertama sampai ketiga,” pungkasnya Wahyuddin Muis. (yog/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top