Parah!..Dikbud di Konawe Suruh Kepala Sekolah Paraf Kwitansi Fiktif – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Parah!..Dikbud di Konawe Suruh Kepala Sekolah Paraf Kwitansi Fiktif

Ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id — Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) pada tingkat SD dan SMP di Konawe mengaku resah atas tekanan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Mereka diminta menandatangani kwitansi untuk memertanggungjawabkan dana pemeliharaan sekolah yang tidak pernah diterima. Informasi tersebut bermula saat 19 April lalu, seluruh Kepsek se-Kabupaten Konawe dikumpulkan di SDN 3 Anggaberi. Dalam pertemuan tersebut Kepsek diminta menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan jumlah dana yang nilainya bervariasi setiap sekolah. Pejabat Dikbud Konawe yang hadir saat itu, Sekretaris Dinas, Yuda dan Bendahara, Gunawan.

“SPJ itu sebagai tanda terima dana pemeliharaan sekolah. Seolah-olah sudah kita terima dana itu. Tapi, tidak pernah tersalur di sekolah yang saya pimpin. Begitu juga dengan teman Kepsek yang lain. Sehingga kami menolak untuk bertanda tangan di atas kwitansi itu,” ungkap seorang Kepsek yang enggan namanya dikorankan kepada Kendari Pos.

“Dua pejabat Diknas yang sedang mengarahkan waktu itu juga tidak menjelaskan dana pemeliharaan tersebut melekat di APBD tahun berapa, dari siapa, dan telah disalurkan ke mana. Karena tidak jelas, sebagian Kessek langsung keluar ruangan,” sambung sumber tersebut.

Sebelum pertemuan itu, ada beberapa Kepsek yang menjadi sampel saat pemeriksaan SPJ anggaran pemeliharaan oleh BPK pada Maret lalu. Mereka (Kepsek) juga pernah diminta untuk bertandatangan di atas kertas kosong, untuk disamakan yang tertera pada SPJ dimaksud. SPJ tersebut ditengarai telah menjadi temuan sementara BPK. Makanya ada upaya untuk memperbaiki berkas administrasi SPJ tersebut.

Ketua Perhimpunan Gerakan Keadalian (PGK) Sultra, Sigit Tosepu mengaku, cara-cara tersebut sarat korupsi. Pihaknya juga sudah mengklarifikasi beberapa sekolah yang hadir pada pertemuan tersebut, dan para Kepsek membenarkan. “Soal kasus ini sudah saya laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Unaaha dan masuk daftar registrasi penyelidikan instansi tersebut. Kita tinggal menunggu saja tindak lanjut dari lembaga operasional hukum itu,” bebernya, Jumat (12/5).

Menurutnya, besar dugaan dana tersebut tidak tersalur, tapi dilaporkan kepada BPK sudah dicairkan seluruhnya. “Saya menduga, ada pihak yang memalsukan tandatangan Kepsek untuk SPJ. Namun, berkas tersebut tidak bisa meyakinkan BPK. Olehnya itu, pada masa perbaikan ini, Kepsek ditekan untuk bertandatangan seolah-olah dana tersebut benar-benar tersalurkan,” tandasnya.

1 of 2

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top