KPU Pusat Tolak Perubahan Status KPUD Menjadi Badan Ad Hoc – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Politik

KPU Pusat Tolak Perubahan Status KPUD Menjadi Badan Ad Hoc

KENDARIPOS.CO.ID — Usul perubahan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dari lembaga permanen menjadi badan ad hoc mendapat respons dari penyelenggara. Secara tegas, KPU tidak sepakat dengan usul tersebut. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, perubahan status itu berpotensi melanggar UUD 1945. Yakni, dalam pasal 22E disebutkan, KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional. Implikasinya, lembaga harus berada di semua kabupaten/kota. ’’Kami merekomendasikan untuk tidak diubah,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta.

Di luar alasan konstitusional, perubahan tersebut berpotensi mempersulit secara teknis. Sebab, KPU tidak hanya bertugas saat pemilu maupun pilkada berlangsung. Dalam rentang waktu lima tahun, ada dua agenda pemilu yang dilakukan, yakni nasional dan daerah. ’’Masing-masing ada persiapan dan evaluasinya,’’ imbuhnya.

Di sisi lain, ada tugas dan fungsi yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, memberikan surat keputusan pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD yang meninggal, keluar partai, maupun berhalangan tetap. Ada pula fungsi pendidikan pemilih yang terus dilakukan setiap waktu. Karena itu, Wahyu membantah asumsi DPR yang menyebut KPU kabupaten/kota banyak menganggur.

Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asyari, menambahkan, perubahan permanen menjadi ad hoc juga berimplikasi pada nasib aparatur sipil negara (ASN). Sebab, kesekretariatan juga otomatis akan dibubarkan. Merujuk pada data, 47 persen pegawai di setiap kabupaten/kota merupakan pegawai KPU. Sisanya merupakan pegawai pemda.

Hasyim menuturkan, pihaknya juga sudah menyiapkan sistem pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Hal itu dilakukan sebagai upaya memperbaiki daftar pemilih yang kerap bermasalah. Karena itu, jajarannya memiliki tugas yang besar setiap waktu.

Sebelumnya, pansus RUU Pemilu mengusulkan agar KPU kabupaten/kota tidak lagi menjadi lembaga permanen. Mereka beralasan, desain pemilu yang serentak membuat tugas KPU daerah relatif hanya diperlukan saat pemilu berlangsung. Dengan KPUD yang berstatus ad hoc, diharapkan anggaran bisa dihemat. (far/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top