Aparatur yang Tak Teratur – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Kolom

Aparatur yang Tak Teratur

LA ODE DIADA NEBANSI

Aturan perundangan seputar aparatur sipil negara (ASN), di ranah politik, sudah amat jelas. Undang-undang tentang ASN diundangkan agar PNS netral. Artinya, netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah adalah kewajiban. Dengan aturan itu, mestinya, setiap usai Pilkada, ASN akan merasakan happy. Mestinya, ASN bebas dari dampak Pilkada.

Tapi, faktanya kebalik-balik. Sebagian besar ASN terutama yang memangku jabatan, benar-benar berada dalam kegalauan yang amat dahsyat. Mau diapa? Risiko pilihan. Simalakama. Netral tidak menghasilkan, mendukung calon juga berbahaya jika calon yang didukung ternyata kalah. ASN di arena Pilkada benar-benar simalakama. Walaupun ada UU ASN lengkap dengan Komisi ASN-nya yang bisa dijadikan bumper, tetap saja tidak memberi jaminan. Kegalauan tetap saja ada.

Betul, ada UU ASN. Betul, ada Komisi ASN. Betul, ada Pengadilan TUN. Kamu bisa membawa kasus nonjobmu ke lembaga ini. Kamu sodorkan bukti pemecatanmu tapi kamu tak membeberkan kronologi, juga tak menceritakan kenapa kepala daerah acuh dan malas melihat mukamu. Kenapa?

BACA JUGA :  Hore... Pendaftaran Ulang PNS Diperpanjang

Karena itulah, setiap ASN, setiap ASN pemangku jabatan harus memiliki kesiapan sewaktu-waktu nonjob dan sewaktu-waktu jabatan tiba-tiba melambung.

Kamu protes karena dinonjob? Meminjam istilah Tante Besse, oh, jangan. Jangan lakukan itu karena banyak yang incar jabatan. Kamu protes karena merasa cerdas dan mumpuni di jabatan itu? Oh, jangan. Dunia pendidikan zaman segini, kira-kira jenjang pendidikan apa yang memberikan keunggulan komparatif terhadapmu. Karena Sarjana? Karena Magister? Karena Doktoral? Karena Profesor? Kayanya, sama saja. Sebelum sarjana dan setelah sarjana kelu-kelu lidahmu sama saja. Kebelepotanan bahasa dan istilahmu tak berubah. Percikan air ludah yang keluar dari celah gigimu akibat menyebut istilah asing adalah tanda bahwa keilmuanmu masih sebatas kuliah terbang. Kuliah terbang ialah, kalau bukan dosenmu yang terbang, yah, kamu yang terbang. Ijazahnya dapat, ilmunya tunggu dulu. Dan, karena itulah, ketika kamu dinonjob, rasa-rasanya tak mengurangi kinerja.

BACA JUGA :  Hore... Pendaftaran Ulang PNS Diperpanjang

Aturan perundangan menggariskan bahwa kepala daerah, 6 bulan setelah dilantik tidak boleh mengeksekusi jabatan. Artinya, setelah 6 bulan, kepala daerah bisa melakukan apa saja. Jangankan mutasi, diblender sekalipun bisa. Jangan salah, diblender maksudnya dinonjob setelah itu ditempatkan di Labengki kalau di Konut, dinonjob lalu ditempatkan di Munse kalau di Konkep, di Pulau Lima kalau di Muna, di Tawanga Tua kalau Konawe, kalau Kota Kendari kira-kira, Purirano-lah.

Betul, ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tapi, mau bikin apa juga. Dalam UU disebutkan, KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Tapi, jangan lupa, KASN ternyata hanya merekomendasikan permasalahan itu ke presiden. Presidenlah yang akan memberikan sanksi kepada bupati.

Pertanyaannya sekarang, apa yah presiden mau disibukkan dengan camat Routa di Konut? Betulkah presiden lebih memilih menjamu camat Kafofo di Muna ketimbang menjamu Presiden Uganda misalnya. Masuk akal ndak presiden lebih menerima teleponnya Camat Kapontori di Buton atau Camat Bondoala di Konawe, ketimbang teleponnya Presiden Zimbabwe. Kayanya, tidaklah. Jadi, jammi. Barenti. Nantilah lima tahun lagi baru pertaruhkan nasib. Apa boleh buat.

BACA JUGA :  Hore... Pendaftaran Ulang PNS Diperpanjang

Persoalan lain, PNS hanya melaporkan perlakuan yang ia terima tanpa menjelaskan kelakuannya. Hanya melaporkan nonjob tanpa menjelaskan sebab ia dinonjob. ASN itu harus netral dalam Pilkada. Karena itu, amat sangat wajar jika kepala daerah tidak memberikan posisi, mengingat KASN yang kemungkinan besar masih akan menginterogasimu oleh karena laporan masyarakat bahwa anda tidak bertindak netral dalam Pilkada yang baru lalu. Jadi, anda tidak dinonjob, hanya kepala daerahnya tidak berani memberikan anda jabatan karena adanya laporan keberpihakan dalam Pilkada dan itu melanggar UU ASN. Jadi, kalau menginginkan keteraturan, yah, teraturlah.(nebansi@yahoo.com)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top