Ayo Buruan ! Enam Hari Lagi Amnesti Pajak Periode III Berakhir – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Ekonomi & Bisnis

Ayo Buruan ! Enam Hari Lagi Amnesti Pajak Periode III Berakhir

KENDARIPOS.CO.ID — Program ampunan pajak, alias Tax Amnesty yang kini sudah masuk tahap III bakal berakhir, 31 Maret nanti atau tersisa enam hari lagi. Artinya, kesempatan untuk menebus pajak terutang dengan diskon dan segala program ampunannya bakal segera ditutup. Mumpung masih ada waktu, segeralah ungkap, tebus dan lega.

Secara umum, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kendari melihat bila WP di wilayah naungannya, sudah cukup kooperatif. Buktinya, sejak tahap I tax amnesty digelar, hingga kemarin sudah ada Rp 53,5 M yang sukses dikumpulkan. “Itu dari 1.780 WP di lima wilayah, yakni Kendari, Konkep, Konawe, Konsel, Konut,” kata Kepala KPP Pratama Kendari, Joko Rahutomo, kemarin.

Khusus di tahap ketiga ini, sudah ada Rp 4,6 miliar dana terhimpun dari 502 wajib pajak. Rata-rata yang ikut program tax amnesty kali ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta orang pribadi (OP). Berbeda dengan TA tahap 1 yang didominasi perusahaan besar. Wajar jika amnesti pajak tahap pertama berhasil menghimpun dana terbesar mencapai Rp 39,5 miliar dari 600 wajib pajak.

BACA JUGA :  Kebocoran Dokumen Panama Papers Karena Ulah AS

“Diantara ketiganya, TA tahap 2 adalah yang paling banyak melibatkan wajib pajak karena jumlahnya mencapai 670 orang dan terjkumpul tebusan hingga Rp 9,5 miliar. Tapi, berhubung pengusaha besar sudah manfaatkan yang tahap pertama, makanya dana terbesar dihimpun di periode pertama,” terang Joko.

Di periode ini, sambungnya, berdasarkan hasil perhitungan extra effort dari sistem penerimaan TA rutin, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara telah memberikan target TA Rp 5 miliar untuk KPP Pratama. “Kami optimis mampu mencapai, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Karena, untuk TA tahap 3 sudah terkumpul dana sebesar Rp 4,6 miliar dari 500-an wajib pajak, dan kita masih punya waktu sepekan,” ujarnya.

Sejatinya ada target untuk tingkat Kanwil, yakni sebesar Rp 750 miliar dan telah berhasil dilampaui. Dan untuk menyukseskan program pembangunan ekonomi dengan penghimpunan dana TA, ia mengimbau agar masyarakat memanfaatkan waktu yang tersisa.

BACA JUGA :  Kemenkeu Perpanjang Waktu Pelaporan SPT Pajak Sampai 21 April

Joko pun mengatakan bahwa pada dasarnya, yang boleh mengikuti TA adalah seluruh wajib pajak yang belum mengungkap seluruh atau sebagian harta kekayaan dalam SPT. Namun, ini tidak berlaku untuk mereka yang sedang menjalani penyidikan tindak pidana perpajakan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa, ataupun mereka yang sedang menjalani proses peradilan tindak pidana perpajakan dan sedang menjalani hukuman pidana perpajakan.

Sesuai pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, informasi seputar wajib pajak peserta TA tidak akan dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana. Artinya, para penebus pajak dijamin bebas dari segala tuntutan jika belum terlanjur basah.

Di sisi lain ia menegaskan masyarakat untuk tidak coba bermain api. Karena jika mengikuti TA tapi tidak semua harta dilaporkan maka harta yang belum dilaporkan tersebut, dicatat sebagai penghasilan saat ditemukannya data, lalu dikenakan tarif PPh umum sebesar 30 persen untuk orang pribadi dan 25 persen untuk perusahaan, plus sanksi administrasi berupa kenaikan 200 persen.

BACA JUGA :  Merasa Tak Capai Target, Dirjen Pajak Mengundurkan Diri

“Contoh, tahun 2017 KPP Pratama menemukan harta bersih yang wajib pajak peroleh tahun 2010 senilai Rp 10 miliar dan belum diungkap oleh yang bersangkutan. Maka, harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan tahun 2017 dan kena tarif PPh normal,” imbuhnya.

Lebih fatal lagi, jika KPP Pratama menemukan harta wajib pajak yang belum diungkap dalam SPT, sedang yang bersangkutan tidak mau ikut TA untuk “penebusan dosa”. Menurutnya, ini akan dicatat sebagai tambahan penghasilan saat ditemukan, paling lama 3 tahun sejak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, ditambah dengan tarif PPh umum hingga sanksi sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang harus berakhir di meja hijau. “Makanya, mumpung masih ada waktu ya monggo dimanfaatkan,” tutupnya. (Febi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top