Soal Pembukaan Kota Suara, KPU Akui tak Diperintah MK – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Politik

Soal Pembukaan Kota Suara, KPU Akui tak Diperintah MK

La Ode Abdul Natsir

kendaripos.fajar.co.id–Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib menjelaskan, MK memang tidak pernah secara tertulis memerintahkan pembukaan kotak suara. Tindakan ini dilakukan berdasarkan surat MK nomor 32 tentang penyampaian nomor registrasi perkara konstitusi yang salah satunya adalah Kota Kendari. “Setelah mendapatkan salinan permohonan, antara lain berisi dalil-dalil yang dimohonkan, maka KPU harus segera menyusun jawaban selaku termohon disertai dengan alat bukti. Jika alat bukti berada dalam kotak suara, maka termohon dapat membukanya, supaya bisa digunakan dalam penyelesaian PHP Kada,” ungkap Abdul Natsir saat dihubungi, kemarin.

BACA JUGA :  Bawaslu : Ada yang Keliru Soal Pembukaan Kotak Suara

Pria yang biasa disapa Ojo menambahkan, membuka kotak suara bukan tanpa dasar hukum jelas. Sebab, sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 11 tahun 2015 pasal 71 kemudian diubah menjadi PKPU nomor 15 tahun 2016. Dalam PKPU tersebut disebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Kemudian ketentuan pembukaan pada butir 2 point b berbunyi mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud. “Jadi, dasar hukumnya jelas,” ujar akademisi UHO non aktif ini.

BACA JUGA :  Bawaslu : Ada yang Keliru Soal Pembukaan Kotak Suara

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menegaskan, tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal itu. Informasi ini terkuak, saat sidang sengketa Pilkada Kabupaten Tebo, Senin (20/3). KPU Tebo selaku termohon mempertanyakan perintah MK membuka kotak suara. Sontak pertanyaan ini membuat majelis hakim terkejut dan langsung membantah. “MK tidak pernah perintahkan KPU untuk membuka kotak suara. Begitupun yang terjadi di Kota Kendari,” tegas Arief Hidayat, Ketua Majelis Hakim, sambil memperlihatkan artikel berita. (yog)

BACA JUGA :  Bawaslu : Ada yang Keliru Soal Pembukaan Kotak Suara

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top