Ratusan Pejabat Dinonjob Pasca Pilkada, Ini Kata Nur Alam….. – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Ratusan Pejabat Dinonjob Pasca Pilkada, Ini Kata Nur Alam…..

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Gubernur Sultra, Nur Alam mengaku prihatin terhadap nasib ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kehilangan jabatannya karena dimutasi oleh kepala daerahnya. Selain karena jumlahnya yang sangat banyak, pelanggaran mereka juga dinilai tidak terlalu serius.

Bahkan gubernur dua periode ini meyakini rotasi pejabat ada hubungannya dengan Pilkada, sebab itu terjadi di hampir seluruh daerah yang memiliki nahkoda baru di tujuh daerah yang ikut Pilkada. “Saya tahu ini efek dari Pilkada serentak baru-baru ini,” ujarnya.

Gubernur Nur Alam juga curhat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait sikap kepala daerah yang terkesan egois menunjukan kekuasaanya. Di era sekarang ini seharusnya tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Sebab, sudah ada UU ASN yang melindungi setiap pegawai bersama jabatannya. “Kepala daerah tidak boleh semena-mena, apalagi sampai harus memutasi ratusan orang. Seolah-olah mau menunjukan kekuasaan pada musuh, itu saya sangat sayangkan,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu, Senin (20/3) kemarin.

BACA JUGA :  700 PNS Nonjob, Gubernur Minta Kepala Daerah Jangan Beringas

Nur Alam mengaku sudah menghubungi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar dilakukan supervisi secara langsung di Sultra. Ia juga sudah memerintahkan BKD untuk mengundang seluruh pejabat yang non job di Sultra guna bertemu langsung dengan ASN agar mendapat perlindungan. “Saya undang semua, bukan hanya Konsel yang melapor hari ini (kemarin,red), karena saya hitung-hitung sudah 700 orang se-Sultra yang di nonjob. Makanya, saya sudah kontek ASN nanti ada tatap muka di sini supaya clear, saya akan fasilitasi,” tambah mantan Ketua DPW PAN Sultra ini.

BACA JUGA :  700 PNS Nonjob, Gubernur Minta Kepala Daerah Jangan Beringas

Bila pelanggaran pejabat yang dimutasi nantinya dianggap tak serius oleh KASN, menurut Nur Alam maka kepala daerah wajib mengembalikan jabatan mereka. Jika tak ditaati maka konsekuensinya kepala daerah akan disekolahkan lagi. “Harus malu, kalau sampai ada kepala daerah yang disekolahkan,” tegasnya.

Masih kata Nur Alam, ada banyak bentuk pembinaan yang harus ditampilkan oleh seorang pemimpin pada anak buahnya. Itu sudah diatur dalam UU pula, pejabat tidak boleh hanya takut pada pelanggaran yang berujung pidana, tetapi juga pada perdata. “Bisa tegas, tapi dikontrol. Kan banyak sanksi. Bisa ditegur atau bisa dibina dulu. Nah kalau langsung dinonaktifkan tanpa alasan yang kuat, itu justru yang kepala daerahnya yang melakukan pelanggaran menurut saya,” tutupnya.

BACA JUGA :  700 PNS Nonjob, Gubernur Minta Kepala Daerah Jangan Beringas

Sebelumnya, puluhan mantan pejabat Konsel mengadu ke Gubernur, Senin (20/3) kemarin. Mereka melaporkan rekomendasi KASN terkait pengembalian jabatan mereka yang tak diindahkan. “Kita datang untuk minta tolong Pak Gubernur, karena kita ini sebenarnya bingung kenapa dimutasi. Di Konsel itu ada 243 eselon II dan III yang di nonjob. Kita sudah lapor juga ke KASN dan ada rekomendasi ke bupati supaya kami dikembalikan pada jabatan semula tapi belum ada respons,” ungkap M. Taufiq, salah seorang ASN Konsel yang mendatangi Kantor Gubernur Sultra, kemarin. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top