Syarat Rp 25 Juta untuk Pembuatan Paspor Tambah Derita Masyarakat – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Nasional

Syarat Rp 25 Juta untuk Pembuatan Paspor Tambah Derita Masyarakat

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. 

kendaripos.fajar.co.id–Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mengharuskan masyarakat memiliki uang di rekening minimal sebesar Rp 25 juta untuk pembuatan paspor sebelum meninggalkan Indonesia diprotes Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.

Menurutnya, hal tersebut menambah kesulitan warga khususnya para TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Apalagi diketahui sebagian besar mereka berangkat karena tidak memiliki pekerjaan di Indonesia.”Dengan mewajibkan simpanan 25 juta, tentu itu sulit didapatkan. Ini akan menyusahkan banyak masyarKimakat yang ingin mengurus paspor,” ujar Saleh melalui pesan singkat, Minggu (19/3).

BACA JUGA :  Maaf, Pelayanan Pembuatan Paspor Dihentikan Sementara

Lagipula, lanjut dia, TKI yang akan bekerja ke luar negeri harus menalangi biaya pemberangkatan. Mulai dari dokumen pemberangkatan, visa, tiket, dan masih banyak yang lainnya.

“Selama ini, pemerintah sudah mematok biayanya sebesar enam belas juta. Kalau ditambah dengan simpanan dua puluh lima juta, tentu itu angka yang sangat besar,” protesnya.

Diketahui, dengan mewajibkan TKI  memiliki uang di rekening minimal sebesar Rp 25 juta, menjadi alasan Ditjen Imigrasi sebagai upaya mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang. Namun menurut Saleh, minimnya saldo rekening dipastikan bukan satu-satunya masalah yang menyebabkan terjadinya human trafficking.

BACA JUGA :  Maaf, Pelayanan Pembuatan Paspor Dihentikan Sementara

Kata dia, jika kebijakan itu tetap dijalankan, justru dikhawatirkan para TKI akan mencari jalan untuk memenuhinya. Misalnya, dengan mengajukan pinjaman dengan menggadaikan berbagai hal yang dimiliki. “Jika berhasil di luar negeri, mungkin itu bisa di atasi. Tetapi jika sebaliknya, dikhawatirkan akan jadi beban sekembalinya ke tanah air,” tutur Saleh.

Nah, untuk menghindari human trafficking, menurut Saleh, lebih baik dimulai dengan fokus terhadap pembenahan Perusahaan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Termasuk agen yang menampung dan menyalurkan mereka di luar negeri. Jika ini benar dan dipercaya, tentu menurutnya kekhawatiran human trafficking itu menjadi kecil.

BACA JUGA :  Maaf, Pelayanan Pembuatan Paspor Dihentikan Sementara

“Pembenahan, pengawasan, dan pengendalian PPTKIS itu menjadi  penting. Termasuk memastikan bahwa PPTKIS itu menjalin kerjasama dengan agen yang baik dan bertanggung jawab di luar negeri,” pungkas politikus PAN itu.(dna/JPG)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top