Kasus ‘Papa Minta Saham’, MKD Harus Proses Dugaan Pelanggaran Setnov – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Kasus ‘Papa Minta Saham’, MKD Harus Proses Dugaan Pelanggaran Setnov

Zaenal Arifin Mochtar

KENDARIPOS. CO. ID–Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dipertanyakan ketika mereka enggan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Bahkan Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar ,mengatakan bahwa mahkamah etik itu hanya sebuah dagelan.

“Kalau yakin kualitas MKD, praktik zaman Setnov (Setya Novanto) sudah memperlihatkan. Kita sudah tahu kualitas MKD, majelis kehormatan agak dagelan,” ujarnya usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Restoran Bakoel Koffie, Cikini,Jakarta, Minggu (19/3).

BACA JUGA :  Setnov Usai, Giliran 17 Anggota MKD Digugat ke Pengadilan, Ini Alasannya

Diketahui, MKD tidak memberi putusan apapun ketika menyidang Setnov yang terlibat kasus ‘Papa Minta Saham’ PT Freeport Indonesia pada Desember 2016. Mereka beralasan bahwa telah ada pernyataan pengunduran diri dari Setnov sebagai ketua DPR sebelum majelis mengambil keputusan.

Belakangan, MKD memulihkan nama baik ketua umum Partai Golkar itu lantaran ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa rekaman ilegal tidak bisa dijadikan alat bukti. Dengan begitu, Setnov pun bisa kembali menduduki jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di lembaga legislatif.

BACA JUGA :  Setnov Usai, Giliran 17 Anggota MKD Digugat ke Pengadilan, Ini Alasannya

Kendati demikian, Zaenal saat ini masih menaruh harapan kepada MKD untuk memproses sejumlah laporan masyarakat terkait Setnov. Adapun salah satunya yakni diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut Setnov melakukan pembohongan publik karena mengatakan tidak mengenal Andi Narogong dan Diah Anggraeni dalam kasus korupsi e-KTP.

“Kita sudah tahu kualitasnya, tapi kita ingatkan harus ada yang ditegakkan. Publik lihat akan jadi mahkamah kehormatan atau dagelan,” tegasya.

Lagipula, alasan MKD tidak memproses laporan itu karena menunggu proses di pengadilan yang sedang berjalan terhadap kasus korupsi e-KTP, menurutnya tidak bisa diterima. Sebab, antara MKD dan pengadilan merupakan ranah yang berbeda.

BACA JUGA :  Setnov Usai, Giliran 17 Anggota MKD Digugat ke Pengadilan, Ini Alasannya

MKD, lanjut dia merupakan ranah etik sedangkan Pengadilan adalah majelis yang memproses di ranah hukum. “Sebaiknya MKD tidak menolak tetapi memulai memproses, memeriksa atas laporan itu, karena dua ranah berbeda. Apa logikanya karena itu ranah hukum sehingga tidak ditindaklanjuti? bagaimana logikanya,” pungkas Zaenal. (dna/JPG)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top