Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Mantan Bupati Konut Ditunda – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Hukum & Kriminal

Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Mantan Bupati Konut Ditunda

Bupati Konut, Aswad Sulaiman, ketika menjalani sidang pemeriksaan saksi pada sidang sebelumnya. (Foto : dok/Kendari Pos)

KENDARIPO.CO.ID–Sidang tuntutan Mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaeman, kasus dugaan korupsi pembangunan kantor bupati Konut tahun 2010 ditunda. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Konawe belum menuntaskan berkas penuntutan. “Sidang kami tunda ke hari Senin (20/3), karena jaksa belum siap,” kata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Irmawati Abidin SH, dan langsung mengetuk palu sidang, Rabu (15/3).

Dalam proses persidangan tersebut, majelis hakim meminta jaksa untuk segera menyiapkan tuntutan pada pekan depan. Menyikapi hal tersebut, salah sorang JPU, Anton B Silotonga SH, menjelaskan bahwa berkas tuntutan masih dalam proses pembuatan. Ia mengaku segera merampungkan sehingga jadwal tuntutan bisa tepat waktu seperti yang diucapkan hakim pengadilan.

Anton mengatakan proses persidangan sudah memeriksa beberapa saksi. Mereka, Syamsul Mustakim, Alimudin dan Yani Sumarata selaku kuasa penggunan anggaran (KPA) yang telah dijebloskan ke penjara dan masih menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Kendari, “Saksinya sudah diperiksa semua. Insyah Allah pekan depan (hari senin) kita bacakan tuntutannya,” kata Anton, usai sidang.

Dalam perkara ini, sudah ada 11 tersangka yang ditetapkan Kejari Konawe. Ada yang sudah menjalani hukuman dan sebagian lagi masih bersidang. Aswad ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara pada tahun 2010.

Proyek tersebut dianggarkan Rp 15,8 miliar yang dibagi dalam dua tahap dari tahun 2008-2010. Tahap pertama tahun 2008 sebesar Rp 7,3 miliar dan selanjutnya Rp 2,4 miliar. Sedangkan pada tahap dua dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Voni Bintang Nusantara tanpa melalui proses tender dan mendapat persetujuan langsung dari Aswad. Audit dari BPKP Sultra mengindikasikan kerugian Negara sebesar Rp 2,4 Miliar. (ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top