Buntut Pilkada, Kantor Kejari Bombana Nyaris Diamuk Massa – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
HEADLINE NEWS

Buntut Pilkada, Kantor Kejari Bombana Nyaris Diamuk Massa

KENDARIPOS.CO.ID, BOMBANA – Buntut Pilkada Bombana, Sulawesi Tenggara 15 Februari lalu, kembali memanasi suasana ibukota Kabupaten Bombana. Kamis (2/3/17), ratusan massa Pergerakan Pemuda Pemerhati Demokrasi (P3D) mendatangi kantor Panwas, Polres, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bombana.

demo-kantor-kejari-bombana

Massa mendesak pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Panwas, kepolisian dan kejaksaan untuk bersikap netral dan lekas memproses sejumlah dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Pilkada Bombana.

Masa menyebut-nyebut anggota komisioner KPU Bombana telah lalai dan bertindak inkontitusional akibat menutup mata, terkait pembukaan kotak suara yang terjad di Kecamatan Poleang Tenggara.

“Bukan cuma itu, mereka pun telah mengabaikan rekomendasi Panwas, adanya indikasi bermain di DPT, sistem penyaluran C6 KWK yang amburadul, adanya pemlih ganda dan memilih lebih dua kali, serta indikasi lain yang terkesan ada upaya pembiaran pelanggaran itu terjadi. Kami menilai tiap pelanggaran itu ada unsur pidana di dalamnya,” ujar Dasril salah satu orator demostran.

Massa bergerak sekitar pukul 10.00 Wita. Mulai berdemo di Kantor Panwas Bombana. Lalu bergerak menuju Kantor Polres Bombana sekitar Pukul 11.30 Wita, dan berujung di Kantor Kejari Bombana.

“Pihak kepolisian wajib meningkatkan status komisioner KPU Bombana ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Banyak data yang membuktikan bahwa komisioner itu telah melakukan tindakan unsur pidana. Ini wajib diproses demi tegaknya hukum dan keadilan, dalam proses Pilkada Bombana 2017 ini,” terang Dasril.

Di kantor Kejari Bombana, massa mulai memanas. Letupan emosi mulai tersuluh karena personil lembaga adyaksa yang tergabung di Gakkumdu, enggan menyetujui peningkatkan status dugaan pelanggaran yang menyeret anggota KPU Bombana itu ke ranah hukum.

Masa kian marah, karena hampir satu jam lebih beroarasi di depan kantor Kejari, namun belum juga ditemui Kajari Bombana, Baharuddin M SH MH. Pendemo sempat ditemui Kasi Intel Kejari Ardian, namun ditolak. Massa ingin mendengar langsung alasan Kajari, terkait keenganannya menyetujui penelusuran unsur pidana yang menyeret anggota KPU Bombana tersebut.

Hampir dua jam berorasi dan permintaan itu tidak kunjung dikabulkan, massa pun emosi. Mereka mulai bergerak untuk menerobos pintu masuk kantor Kejari, yang sebelumnya hanya berorasi di luar pagar. Terjadilah dorong-mendorong antara polisi dengan pendemo. Meski massa tidak mampu menerobos blokade polisi, namun massa mulai mengepung kantor Kejari. Bahkan sempat terjadi insiden pelemparan batu, hingga pecahnya salah satu kaca jendela, kantor kejari.

Masa lekas dilerai polisi. Dan tidak berselang lama, Kajari Bombana Baharuddin akhirnya mau menemui massa. Di hadapan ratusa demostran itu, Burhanudin menegaskan tidak ingin menyetujui penelusuran dugaan pidana itu, karena aduannya tidak memenuhi unsur formil dalam kajian Kejari Bombana.

“Sikap kami tegas, tidak akan menandatangi (persetujuan itu) karena ini sikap lembaga, bukan pribadi-pribadi kami. Inilah berdasarkan hasil kajian kami,” tegas Baharuddin.

Menurutnya, aduan tersebut sudah kedaluarsa. Seharusnya direkomendasikan dua hari pasca pejemblosan 15 Februari lalu. Namun nyatanya, empat hari baru terbit rekomendasi.

Selain itu sambung Baharuddin, berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2015 bahwa dugaan pelanggaran itu seharusnya melewati tangga rekomendasi Panwas Kecamatan (Panwascam). Tapi di kasus ini kata Baharuddin tidak melewati panwascam namun langsung rekomendasi muncul dari Panwas Kabupaten.

Penjelasan Kajari ini langsung ditentang pengunjuk rasa. Mereka menilai kasus itu direkomendasikan tanggal 17 Ferbuari alias dua hari setelah pencoblosan. Bukan empat hari sebagaimana persepsi Kajari. Sementara menanggapi tangga rekomendasi dari Panwascam tersebut, pengunjuk rasa menilai bahwa ini alasan yang dicari-cari.

“Bagaimana mungkin rekomendasi Panwascam itu harus dituntut ada, sementara Panwascam ini yang lakukan pelanggaran itu bersama PPK setempat. Mana mungkin pelaku mau merekomendasikan dirinya. Sama saja mau mengikat dirinya. Ini permintaan yang mustahil. Makanya muncul rekomendasi setingkat diatasnya itu, yakni pihak Panwas Kabupaten. Dan ini sah, artinya tidak ada alasan lain untuk tidak menyetujuinya. Makanya kami duga ada apa dengan Kajari saat ini. Supermasi hukum dan keadilan di Pilkada ini ditegakan atau tidak,” pungkas Sahral pendemo lainnya.

Pertemuan antara Kajari dan pendemo dilakukan hingga dua kali saat demostran itu, namun tidak ada titik temu. Demostran meminta agar Kajari ikut menyetujui penelusuran tindak pidana pemilu sebagaimana yang sudah disetujui oleh pihak Panwas kabupaten dan kepolisian. Namun hingga pukul 16.00 Wita, Kajari tetap bersikuku untuk tidak menyetujui permintaan itu. Massa pun bubar dengan kecewa. Namun mereka berjanji akan berunjuk rasa kembali sebab langkah Kejari dinilai sudah keliru. (Fajar/KP)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top