Horeee….39 Ribu Tenaga PTT Resmi Jadi CPNS – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Nasional

Horeee….39 Ribu Tenaga PTT Resmi Jadi CPNS

kendaripos.fajar.co.id JAKARTA- Kabar menggembirakan disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka mengumumkan secara resmi 39.090 orang tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) Kemenkes menjadi CPNS. Rencananya nomor induk pegawai (NIP) mereka keluar 1 Maret depan.

images (4)

Awalnya jumlah tenaga kesehatan PTT yang mengikuti seleksi berbasis computer assisted test (CAT) berjumlah 42 ribu orang lebih. Namun setelah diverifikasi, khususnya dari sisi usia dan kompetensi, dinyatakan 39.090 orang yang lolos menjadi CPNS baru. Perinciannya adalah 863 orang dokter umum, 418 orang dokter gigi, dan 37.815 orang bidan.

Sekjen Kemenkes Untung Seseno Sutarjo mengatakan tenaga kesehatan PTT semula adalah pegawai kontrak Kemenkes. Nah setelah pengangkatan ini, status mereka menjadi CPNS kabupaten, kota, dan provinsi. ’’Mereka tersebar di 475 kabupaten dan kota, serta ada di tiga provinsi,’’ katanya kemarin (21/2).

Kabupaten atau kota yang mendapatkan CPNS tenaga kesehatan itu antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Alor. Sementara tiga provinsi yang mendapatkan alokasi tenaga kesehatan PTT itu adalah Riau, Aceh, dan Lampung.
Untung menjelaskan secara administrasi seluruh tenaga kesehatan PTT yang telah lolos seleksi CAT itu sudah memenuhi syarat menjadi CPNS. Namun secara formal, keputusan penerbitan NIP dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia berharap tidak lama lagi NIP sudah keluar dan para tenaga kesehatan itu bisa langsung bekerja.
’’Target pemerintah NIP sudah bisa keluar 1 Maret,’’ jelasnya. Untung berharap seluruh tenaga kesehatan PTT yang diangkat jadi CPNS itu tidak buru-buru pindah bekerja. Dia berharap dalam beberapa tahun, mereka tetap bekerja di instansi tempat mengabdi menjadi PTT selama ini.

Untung mengatakan jika mereka dipindah, otomatis di unit layanan kesehatan akan mengalami kekurangan tenaga kesehatan lagi. Ujungnya pemerintah akan mengangkat PTT lagi, yang bisa membuat persoalan lagi. Dia berharap kepada seluruh kepala daerah, untuk tidak memutasi seluruh mantan tenaga kesehatan PTT itu.
Menteri PAN-RB Asman Abnur berpesan kepada seluruh bupati, walikota, serta gubernur untuk menjalankan arahan dari Kemenkes itu. ’’Dalam waktu yang cukup lama, biarkan tenaga kesehatan ini untuk mengisi tempat kerja selama ini,’’ tuturnya.

Asman mengatakan pengangkatan tenaga kesehatan PTT itu sudah melalui analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (anjab). Sehingga pengangkatannya memang dibutuhkan untuk pelayanan publik. Dia berharap seluruh tenaga kesehatan yang diangkat menjadi CPNS tidak mengendurkan kinerjanya dibandingkan saat masih berstatus PTT. Proses penetapan dari CPNS menjadi PNS diserahkan kepada instansi masing-masing.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menuturkan proses pengurusan NIP dilakukan di kantor pusat dan kantor regional BKN. Dia menjelaskan akan mengejar target penetapan NIP pada 1 Maret 2017. Aris menjelaskan BKN tetap harus melakukan verifikasi seluruh tenaga kesehatan PTT yang diangkat jadi CPNS.
’’Diantaranya kita verifikasi usianya. Apakah masih memenuhi kriteria diangkat menjadi CPNS,’’ jelasnya. Aris mengatakan syarat menjadi CPNS untuk para tenaga kesehatan itu tetap maksimal 35 tahun. Aris berharap untuk kelancaran penerbitan NIP itu, kantor regional BKN segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Lilik Dian Ekasari menyambut baik keputusan pemerintah mengangkat 39 ribuan tenaga kesehatan PTT menjadi CPNS. Namun dia juga menyampaikan kekecewaannya karena ada 4.200 orang lebih tenaga kesehatan PTT yang tidak bisa lolos seleksi karena usia lebih dari 35 tahun. ’’Ini hasil kerja keras bersama. Dulu pemerintah bilang sulit bahkan tidak mungkin, ternyata bisa,’’ tuturnya.
(wan/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top