PNS Belum Disiplin, Pembayaran TPP PNS akan Dievaluasi – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

PNS Belum Disiplin, Pembayaran TPP PNS akan Dievaluasi

Lukman Abunawas

Lukman Abunawas

kendaripos.fajar.co.id,KENDARIPemprov Sultra akan mengkaji ulang metode pembayaran Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Pasalnya, acuan pemotongan TPP dianggap masih terlalu ringan. Tidak hanya dalam mengakumulasi pegawai yang tak mengikuti apel, maupun besaran yang akan dikurangi. Tak mengherankan, pelanggaran yang dilakukan terus terulang. Padahal sanksi pemotongan TPP bertujuan untuk memberikan efek jera. Apalagi pengawasan terhadap daftar absensi masih kurang maksimal.

“Ya, kita akan evaluasi kembali. Selain masih banyak celah, tujuan pemberian tunjangan ini dinilai belum efektif. Sementara pertimbangan pemberian TPP yakni daftar kehadiran dan kinerja pegawai. Makanya, ada masukan yang meminta perhitungannya akan diperberat,” kata H Lukman Abunawas, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra.

Ketua KONI Sultra ini lantas mengambil sampel pemotongan TPP yang sehari hanya Rp 5 ribuan. Dengan besaran itu, pegawai tidak perlu merasa khawatir. Sebab potongan tidak seberapa dibanding nilai tunjangannya. Makanya, pemerintah akan mengkaji ulang besar potongannya. Apakah dinaikan 100 persen atau disesuaikan dengan peraturan MenPAN-RB nomor 063 tahun 2011. Untuk membahas hal ini, ia mengaku telah membentuk tim sembilan yang diketuai Asisten I Setprov Sultra. “Saat ini, masih dikaji. Kemungkinan Pergubnya akan berubah. Cukup banyak yang memberi masukan. Bila disesuaikan dengan PermenPAN-RB, pemotongannya akan besar. Pegawai yang datang terlambat akan kena pemotongan 1,25 persen. Bila tidak hadir tanpa keterangan, 5 persen. Jika ada keterangan, 2,5 persen. Namun ada pula yang meminta pemotongannya disesuaikan dengan hari kerja,” kata mantan Bupati Konawe dua periode ini.

Akumulasi kehadiran apel kata mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe, juga menjadi bahan evaluasi. Sebab kehadiran pegawai mengikuti apel sering ditaktisi. Katanya, masih ada pegawai yang sengaja datang terlambat kurang dari delapan kali. Bila kurang dari itu, pemotongan TPP tidak terhitung satu hari. Padahal syarat pemotongan TPP bukan untuk ditaktisi. Makanya, akumulasi ketidakhadiran apel pagi akan dikurangi.

“Kita akui pemberian TPP masih banyak celah. Makanya, regulasi itu akan terus diperbaiki. Kalau bisa disesuaikan dengan tujuan pemberian TPP. Dasar penilaiannya kan 60 persen daftar kehadiran dan 40 persen kinerja. Apalagi hal ini menjadi acuan sanksi disiplin pegawai. Makanya, saya minta perhatian pimpinan SKPD,” pungkas mantan Ketua DPC Partai Golkar Konawe ini. (Amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top